 |
| Pemkab Lombok Timur Teken Kerja Sama Jasa Keuangan dengan Bank Mandiri. Dok:LN |
Selong, LokalNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Mataram terkait penyelenggaraan jasa keuangan perbankan. Penandatanganan berlangsung pada Jumat (1/8/2025) di Rupatama 1 Kantor Bupati, disaksikan sejumlah pejabat eselon II dan pimpinan OPD.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang menandatangani langsung kesepakatan itu atas nama Pemerintah daerah, menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan tidak hanya berdampak positif terhadap tata kelola keuangan pemerintah, tetapi juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Menurutnya, keberadaan BUMD seperti PT Selaparang Finansial dengan kapasitas terbatas belum mampu memberikan dukungan optimal terhadap sekitar 79 ribu pelaku UMKM di daerah tersebut.
Ia berharap, sinergi dengan Bank Mandiri yang memiliki infrastruktur teknologi dan jaringan nasional sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dapat mendorong penguatan sektor UMKM secara lebih berkelanjutan.
“Melalui kerja sama ini, pembinaan UMKM dapat terus ditingkatkan. Bank Mandiri kami harapkan hadir dengan solusi digital dan pendampingan yang menyeluruh,” ujar Bupati.
Selain UMKM, Bupati Warisin juga menekankan pentingnya kerja sama ini dalam mendukung tata kelola keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih akuntabel dan transparan.
Head Area Mataram PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Ferdinad Agung Fandoyo, menyambut baik kolaborasi ini dan menyebutnya sebagai peluang strategis untuk memperluas pemanfaatan layanan digital Bank Mandiri, termasuk dalam pengembangan potensi lokal Lombok Timur seperti sektor pariwisata.
“Kerja sama ini tidak sekadar soal digitalisasi transaksi keuangan, tetapi juga tentang bagaimana kami bisa mendukung optimalisasi potensi daerah dan peningkatan PAD melalui solusi yang kami miliki,” kata Ferdinad.
Kesepakatan ini berlaku selama lima tahun dan mencakup pemanfaatan teknologi perbankan, pengelolaan keuangan daerah, penyediaan e-channel, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia di kedua pihak.
