 |
| Sekda Lombok Timur, HM. Juaini Taofik berdalog dengan massa aksi dari kalangan mahasiswa. Foto/istimewa |
lokalnews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Lombok Timur (Lotim) menegaskan bahwa kewenangan dan pertanggungjawaban pengelolaan sektor pariwisata, termasuk kontrak Sunrise Land Lombok (SLL), berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yakni Dinas Pariwisata Lombok Timur.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H.M Juaini Taofik, saat menemui Aliansi Mahasiswa Peduli Pariwisata Lombok Timur yang menggelar aksi pada Selasa (20/1). Sekda bahkan mengajak mahasiswa berdialog secara terbuka dengan duduk lesehan di halaman Kantor Bupati Lotim.
Menurut Juaini, seluruh kebijakan terkait pengelolaan kawasan wisata dijalankan melalui mekanisme formal pemerintahan dan bukan urusan personal.
“Terkait Sunrise Land Lombok, kewenangan dan pertanggungjawabannya ada di OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Tidak ada urusan pribadi, semua murni kebijakan formal,” ujarnya.
Dalam dialog singkat tersebut, Sekda juga menegaskan komitmen Pemda untuk terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan mahasiswa. Ia menyebut sebagian besar aspirasi yang disampaikan telah diakomodasi oleh Bupati Lombok Timur dan tinggal menunggu tahap pelaksanaan.
Selain itu, Pemda memastikan tidak akan membatasi lokasi wisata di Lombok Timur untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
Sekda berharap dialog ini menjadi awal komunikasi yang lebih konstruktif, seraya menegaskan pintu dialog Pemda tetap terbuka bagi semua pihak. (ln)
