 |
| Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Foto/Puspen Kemendagri |
SURABAYA,LOKALNEWS.ID– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk berperan aktif menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Ballroom Shangri-La Hotel, Surabaya, Kamis (16/10), Tito menegaskan, program tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyat yang belum memiliki tempat tinggal layak.
“Ini adalah program unggulan Presiden, program yang pro-rakyat karena masih banyak masyarakat yang belum punya rumah,” ujar Tito, dalam rillis Puspen Kemendagri.
Tito menjelaskan, Presiden menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk merealisasikan program tersebut melalui sinergi berbagai kementerian dan lembaga.
Ia menambahkan, dukungan Pemda sangat diperlukan agar pembangunan berjalan efektif, terutama lewat kemudahan insentif seperti KUR dan FLPP.
Sebagai bentuk dukungan regulasi, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Tito, kebijakan ini bukan hanya meringankan beban rakyat, tetapi juga bisa meningkatkan citra positif kepala daerah. “Kalau membantu rakyat berpenghasilan rendah, tentu ini langkah mulia. Masa kita mau narik pajak dari masyarakat yang tidak mampu?” ujarnya.
Ia juga menuturkan bahwa Kemendagri dan Kementerian PKP telah membangun sistem perizinan terintegrasi yang dapat diakses masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemerintah pusat bahkan menyiapkan penghargaan bagi daerah yang paling banyak menerbitkan izin PBG bagi MBR.
Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (ln)
