 |
| Salah satu dari 76 orang penerima manfaat bantuan sosial kategori desil 1 (miskin ekstrim) di desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Jumat (19/12). Foto/istimewa |
lokalnews.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengakui penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat masih menuai sorotan karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal itu lantaran seluruh bantuan kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Lotim, HM Juaini Taofik, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dalam aturan itu, seluruh bantuan sosial wajib menggunakan DTSEN sebagai rujukan utama.
“DTSEN adalah data yang sudah diakui pemerintah pusat. Prosesnya diverifikasi dari bawah dan di dalamnya sudah ada pembagian desil masyarakat, terutama kategori miskin ekstrem,” ujar Juaini.
Ia menegaskan, program bantuan sembako yang digulirkan Bupati Lombok Timur pada akhir tahun 2025 ini sepenuhnya mengacu pada DTSEN dan baru pertama kali diterapkan.
Dengan keterbatasan anggaran sekitar Rp4 miliar, pemerintah daerah hanya mampu menjangkau lebih dari 15.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM menerima bantuan berupa 10 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, 1 liter minyak goreng, serta tiga bungkus mi instan.
“Bupati mengamanatkan agar bantuan minimal berisi beras, minyak, dan gula. Selain membantu masyarakat miskin ekstrem, ini juga untuk menambah suplai karena harga kebutuhan pokok cenderung naik di akhir tahun,” jelasnya.
Juaini menyebut, masyarakat miskin ekstrem umumnya dicirikan dengan usia tidak produktif. “Banyak penerima adalah nenek-nenek dan kakek-kakek, mereka sangat layak dibantu,” katanya.
Menanggapi keluhan bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran, Juaini mengakui hal itu sulit dihindari karena data yang digunakan merupakan DTSEN dari pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang perbaikan.
“Data memang belum sempurna. Laporan dari kepala desa tetap kami input untuk membangun database ke depan agar lebih akurat,” pungkasnya.(ln)
