 |
| Pembahasan RKPD Lombok Timur, dihadiri Bupati H. Haerul Warisin dan wakil ketua DPRD Lombok Timur, Wais Al Qarni. Foto/istimewa. |
Lokalnews.id - Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memaparkan capaian indikator makro daerah dalam konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Rupatama Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (12/2).
Forum yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu melibatkan DPRD, pimpinan OPD, camat se-Lombok Timur, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh masyarakat.
Dalam paparannya, Haerul menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur 2025 mencapai 72,35 atau naik 0,87 poin dibanding tahun sebelumnya. Usia harapan hidup tercatat 72,29 tahun. Sementara harapan lama sekolah 14,08 tahun dan rata-rata lama sekolah 7,71 tahun. Adapun pengeluaran per kapita berada di angka Rp10,851 juta per tahun.
Di tingkat Provinsi NTB, IPM Lombok Timur masih berada di peringkat ketujuh. Namun, ia meminta capaian itu tetap disyukuri mengingat jumlah penduduk Lombok Timur jauh lebih besar dibanding daerah lain di NTB.
“Kita syukuri, sambil tetap berupaya supaya bisa di posisi enam dan seterusnya,” ujarnya.
Dari sisi kemiskinan, persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat 13,53 persen, turun dari 14,51 persen pada tahun sebelumnya. Garis kemiskinan meningkat menjadi Rp602.564 per kapita per bulan, dari sebelumnya Rp583.967. Indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 2,46 persen dari 2,66 persen, dan indeks keparahan kemiskinan juga menurun menjadi 0,61 dari 0,77.
Laju inflasi 2025 berada di angka 3,21 persen, naik dibanding 2024 sebesar 3,01 persen. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari rata-rata inflasi Provinsi NTB. Sementara tingkat pengangguran terbuka turun tipis dari 2,85 persen pada 2024 menjadi 2,82 persen pada 2025.
Haerul juga menyebut pertumbuhan ekonomi Lombok Timur berada di atas 6 persen, melampaui rata-rata nasional. Ia menilai pergerakan ekonomi masyarakat terlihat dari aktivitas harian, termasuk didorong keberadaan dapur MBG yang menopang sektor pertanian dan peternakan.
Ia meminta seluruh peserta forum memanfaatkan konsultasi publik ini untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan. “Tidak ada keberhasilan yang baik dan maju tanpa perencanaan yang matang,” kata dia.
Kepala Bappeda Lombok Timur, M. Zaidar Rohman, mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk memastikan perencanaan selaras dengan RKPD provinsi dan nasional, serta sejalan dengan visi-misi kepala daerah menuju Lombok Timur SMART.
Hasil forum ini akan menjadi bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten guna menyusun RKPD 2027. Tahun tersebut menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Wais Al Qarni, menyatakan DPRD berkomitmen mengawal kebijakan strategis dan program prioritas pembangunan agar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Wais, konsultasi publik RKPD 2027 menjadi momentum menyamakan persepsi dalam mewujudkan Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (SMART).
