 |
| Bupati Lombok Timur, gelar rapat koordinasi bersama enam Kepala OPD. dok/pkp |
Lombok Timur, LokalNews.id – Demi memastikan setiap izin usaha berpihak pada kepentingan masyarakat, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan bahwa semua izin usaha kini harus melalui persetujuan dirinya. Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama enam kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (28/4).
Enam Kepala OPD hadir yaitu, Dinas PMPTSP, BPKAD, Dinas Kelautan dan Perikanan, PUPR, Dispora, dan Dikbud. Kesempatan tersebut, Bupati memberi ruang bagi OPD untuk menyampaikan kendala dan strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pimpinan OPD bukan sekadar memimpin instansi, tetapi juga harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat,” tegas Warisin.
Ia juga mengingatkan agar setiap perizinan usaha ke depan harus melalui persetujuannya. “Tinggalkan legacy yang baik,” pesannya.
Mengingat PAD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, Bupati kembali menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan melalui berbagai potensi yang ada.
Salah satu contohnya adalah tambak udang yang selama ini belum memberikan kontribusi berarti.
Upaya peningkatan PAD akan dilakukan melalui regulasi daerah dengan terlebih dahulu menginventarisasi jumlah kolam milik para pengusaha tambak.
Selain itu, Bupati Warisin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas garam rakyat. Menurutnya, penguatan sektor garam menjadi penting di tengah isu impor garam nasional.
Ia meyakini bahwa optimalisasi potensi garam lokal akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Untuk itu, pelatihan bagi petani garam dinilai perlu agar produksi garam Lombok Timur dapat bersaing di pasar.
Di akhir arahannya, Bupati yang akrab disapa Iron itu menyampaikan komitmennya untuk rutin menggelar kegiatan serupa sebagai wadah bagi OPD menyampaikan progres dan kendala di lapangan. (*)
