 |
| Rapat Paripurna XII rapat ke–3 masa sidang III tahun 2025. Dok/pkp |
Selong, LokalNews.id – Wakil Bupati Lombok Timur ( Wabup Lotim), H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan tanggapan eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna XII rapat ke–3 masa sidang III tahun 2025, Jumat (11/7). Rapat ini digelar dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lotim Tahun Anggaran 2024.
Dalam penjelasannya, Edwin menyampaikan bahwa realisasi belanja APBD 2024 mencapai Rp 3,208 triliun atau 94,32% dari target. Ia mengungkapkan adanya pembayaran program tahun 2024 yang baru diselesaikan pada awal Februari 2025, dan menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, serta kecermatan dalam pengajuan anggaran oleh OPD.
Edwin memaparkan sumber belanja terbesar berasal dari DAK fisik dan non-fisik, DAU sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, DBHCHT, serta pendapatan BLUD RS dan puskesmas. Ia juga menyoroti perlunya target PAD yang rasional dan pengelolaan BUMD yang profesional.
Terkait optimalisasi PAD, pemerintah menerapkan UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 6 Tahun 2023, serta melakukan pelatihan SDM dan kerja sama dengan akademisi.
Sementara itu, untuk menertibkan pengelolaan PBB-P2, Pemda tengah menyinkronkan data antara sistem SIMPBB dan manual, serta menyiapkan revisi penghapusan piutang di atas Rp 5 miliar untuk persetujuan DPRD.
Di sektor lain, Wabup menyampaikan bahwa pengelolaan parkir pasar tengah dibenahi oleh Dinas Perdagangan, Dishub, dan Bapenda sesuai kewenangan masing-masing.
Ia juga menjelaskan bahwa tembakau tidak termasuk komoditas pupuk bersubsidi berdasarkan regulasi terbaru, namun Pemda telah mengusulkan agar komoditas ini mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian.
Dalam penataan tenaga non-ASN, Pemda telah mengikuti tahapan seleksi PPPK sesuai arahan pusat. Untuk pelayanan kesehatan, Edwin menegaskan bahwa masyarakat cukup membawa KTP atau KK dengan NIK aktif untuk bisa mengakses layanan di fasilitas kesehatan daerah.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Daerah Lotim menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel sebagai upaya mendukung kesejahteraan masyarakat.
