 |
| Remisi dan Penyerahan Bantuan Sosial. (foto:www.lokalnews.id) |
Selong, LokalNews.id – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Lombok Timur digelar khidmat di halaman Kantor Bupati, Sabtu (17/8). Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin juga hadir bersama jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, ASN, camat, lurah, kepala desa, serta perwakilan BUMD, BUMN, lembaga vertikal, veteran, hingga tokoh masyarakat.
Momen paling ditunggu dalam upacara ini adalah pengibaran Sang Saka Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Tiga pengibar utama, Wahyu Satriawan Putra (SMAN 1 Keruak), M. Rizki Alfian Maulana (MAN 1 Selong), dan Ahmad Dzakwan Hidayat (SMAN 1 Selong), sukses melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Aksi mereka mendapat apresiasi dari seluruh peserta upacara, sebagai bukti semangat nasionalisme generasi muda Lombok Timur tetap menyala.
Usai upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan remisi secara simbolis oleh Bupati Haerul Warisin kepada dua warga binaan Lapas Kelas IIB Selong. Dari total 501 warga binaan, sebanyak 316 orang memperoleh remisi umum, sementara 350 lainnya menerima remisi dasawarsa. Termasuk di antaranya satu eks napiter dan dua eks Jamaah Islamiyah.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Lombok Timur dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB. Program ini menyasar perlindungan jaminan sosial bagi guru ngaji dan marbot masjid.
Sebagai wujud komitmen, penyerahan manfaat BPJS dilakukan secara simbolis kepada sejumlah penerima, mulai dari tenaga non-ASN, petani, nelayan, hingga anggota BPD.
Tak hanya itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Timur turut menyerahkan bantuan dana pembinaan sebesar Rp 2,5 juta kepada enam penerima.
Peringatan HUT ke-80 RI di Lombok Timur bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan, tetapi juga ajang memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui program nyata yang digagas pemerintah daerah. (ln)
