 |
| Kapolres Lombok Timur (Lotim) AKBP Ariakta Gagah Nugraha. Foto/istimewa |
LOMBOK TIMUR, LokalNews.id — Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP Ariakta Gagah Nugraha mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing iming-iming maupun provokasi oknum tidak bertanggung jawab yang menawarkan pembuatan sertifikat atau dokumen legalitas tanah dengan asal-usul kepemilikan yang tidak jelas.
Ariakta mengingatkan, persoalan sengketa agraria tidak boleh diselesaikan dengan klaim sepihak, penguasaan lahan secara ilegal, apalagi tindakan main hakim sendiri. Sebab, seluruh ketentuan mengenai hak kepemilikan tanah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Ariakta, masyarakat harus memastikan kejelasan riwayat dan dasar kepemilikan tanah sebelum melakukan klaim atau penguasaan atas suatu lahan.
"Jangan pernah terpengaruh iming-iming apa pun, apalagi tawaran membuat sertifikat atau surat keterangan sebagai legalitas kepemilikan tanah yang tidak jelas asal-muasalnya," tegas dia, kepada media di Sembalun, Senin (9/11).
Ia menilai, informasi yang tidak jelas kebenarannya dari pihak-pihak tertentu berpotensi memicu konflik agraria di tengah masyarakat. Bahkan, persoalan yang awalnya hanya menyangkut administrasi kepemilikan tanah bisa berkembang menjadi sengketa berkepanjangan.
Karena itu, Kapolres meminta masyarakat lebih bijak dan tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan legalitas kepemilikan tanah dengan meminta sejumlah biaya, sementara dasar kepemilikannya belum dapat dipastikan.
Ariakta juga menegaskan, negara Indonesia merupakan negara hukum. Setiap persoalan pertanahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tindakan sepihak.
"Kalau ada masyarakat yang bermasalah atau bersengketa tentang tanah, silakan membuat laporan atau pengaduan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tidak bisa kita asal-asalan bertindak atau main hakim sendiri," ujarnya.
Ia memastikan, pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan tindakan yang melanggar hukum dalam persoalan sengketa agraria.
Lebih lanjut, Ariakta berharap masyarakat Lotim dapat mengedepankan jalur hukum dan tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah konflik serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (LN)
