 |
| Menteri Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Singh Sarai. Foto/istimewa |
lokalnews.id - Keberhasilan Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, menekan praktik pernikahan anak hingga nol kasus menarik perhatian komunitas internasional. Menteri Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Randeep Singh Sarai, bersama delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), turun langsung meninjau capaian tersebut, Minggu (11/1/2026).
Randeep hadir didampingi Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Dutton, serta perwakilan UNFPA, UNICEF, dan UN Women. Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi dampak program BERANI II (Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia) yang didukung Pemerintah Kanada.
Di tengah masih tingginya angka pernikahan anak secara nasional—mencapai 5,90 persen pada 2024—lima desa di Pulau Lombok justru mencatatkan nol kasus. Aik Dewa menjadi salah satu contoh yang disorot.
“Ketika anak perempuan tetap bersekolah, mereka memiliki masa depan ekonomi dan sosial yang jauh lebih baik. Nol pernikahan anak adalah langkah krusial,” ujar Randeep dalam dialog bersama warga.
Program BERANI II menyasar isu-isu sensitif seperti kesehatan reproduksi remaja hingga praktik pemotongan atau perlukaan genitalia perempuan (P2GP). Direktur LPSDM, Ririn Hayudiani, menyebut perubahan terjadi dari tingkat keluarga, seiring bergesernya cara pandang patriarki yang sebelumnya kuat.
“Kesadaran gender kini tumbuh dari akar rumput. Perempuan mulai memiliki ruang tawar yang lebih setara,” kata Ririn.
Perubahan serupa diakui Nendi dari Lembaga Sosial Desa (LSD), yang menilai para ibu kini lebih berani menyuarakan penolakan terhadap kekerasan, baik fisik maupun ekonomi.
Data 2024–2025 menunjukkan, program ini menjangkau lebih dari 31.800 remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi, menekan angka kematian ibu di Lombok Timur di bawah rata-rata nasional, serta melahirkan puluhan regulasi desa. Praktik penghapusan sunat perempuan dari Lombok Timur bahkan masuk dalam RPJMN 2025–2029.
Kepala Dinas DP3AKB Lombok Timur, dr. Hasbi Santoso, mengatakan kunjungan delegasi Kanada juga menjadi bagian dari evaluasi keberlanjutan BERANI II.
“Tahun 2026 menjadi momentum evaluasi untuk menentukan apakah program ini berlanjut ke fase berikutnya,” ujarnya.
Pemkab Lombok Timur berharap dukungan Kanada berlanjut melalui skema BERANI III, guna memastikan perlindungan perempuan dan anak tetap berkesinambungan di daerah tersebut. (ln)
