 |
| Ilustrasi seorang Guru SD Negeri Lombok Timur sedang mengajar dalam ruang kelas. Foto/shutterstock.com |
LokalNews.id – Para guru di Kabupaten Lombok Timur kembali menyuarakan harapan mereka terkait kesejahteraan, terutama mengenai program Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD). Dalam menghadapi pemilihan bupati dan wakil bupati mendatang, para guru berharap agar pasangan calon terpilih dapat mengembalikan program TKD yang sempat dihapus.
Program TKD ini sebelumnya memberikan tunjangan sebesar Rp 250 ribu kepada seluruh guru, baik yang telah tersertifikasi maupun belum. Program ini diterapkan pada masa pemerintahan H. Moh Ali Bin Dachlan dan Haerul Warisin (Alhaer) sebagai bupati dan wakil bupati.
Pada masa kepemimpinan pasangan HM. Sukiman-H. Rumaksi (Sukma), TKD sempat dinaikkan menjadi Rp 500 ribu, namun kemudian dihapus pada tahun 2020.
Salah seorang guru senior yang enggan disebutkan namanya menyatakan harapannya agar pasangan bupati yang terpilih nantinya mengembalikan program TKD tersebut.
"Ketika Sukma memimpin, TKD ini dinaikkan 100 persen dari Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu, tetapi setelah itu program ini dihapus sampai sekarang," ungkapnya, Rabu (23/10).
Penghapusan TKD ini merupakan hasil rekomendasi DPRD Lombok Timur dalam pembahasan RAPBD 2020.
Ketua DPRD Lombok Timur saat itu, Murnan, menjelaskan bahwa penghapusan TKD dilakukan untuk mengatasi anggaran yang besar, terutama dalam menggaji guru honorer.
"Selisih penghasilan antara guru honorer dan PNS terlalu jauh," ujar Murnan, dikutip dari lombokpost.com
Belanja daerah untuk gaji guru honorer memang tidak sedikit. Pada tahun 2020, anggaran yang telah dipatok mencapai Rp 22 miliar. Kondisi inilah yang memicu munculnya rekomendasi untuk menghapus program TKD demi menyesuaikan anggaran.
Kini, para guru berharap agar calon pemimpin Lombok Timur yang akan datang mampu memprioritaskan kembali kesejahteraan mereka melalui program yang pernah ada ini.(Ong)
