 |
| Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, memberikan sambutan didepan Tim Ekspedisi Patriot. Sisi kiri, masyarakat Desa Puncak Jeringo, Jumat (12/9). Foto/lokalnews.id |
Suela, LokalNews.id – Pemuda Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Lombok Timur, menyampaikan kekecewaan atas kunjungan Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Mereka menilai kunjungan tersebut lebih banyak berfokus pada dialog dengan tim internal bentukan menteri, ketimbang mendengarkan langsung aspirasi masyarakat setempat.
Ketua Karang Taruna Desa Puncak Jeringo, Ahmad Hulaimi, mengungkapkan kekecewaannya. Menurut dia, kunjungan Menteri Transmigrasi hanya diisi dengan pertemuan bersama Tim Ekspedisi Patriot, tanpa memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di Kawasan Transmigrasi Selaparang.
“Kunjungan Menteri ini seolah-olah hanya untuk berdialog dengan Tim Patriot. Sementara masyarakat lokal sama sekali tidak diberi kesempatan bicara,” kesalnya.
Hulaimi menambahkan, Tim Ekspedisi Patriot hanya menggali data dari pemerintah desa, tanpa turun langsung melihat kondisi warga secara keseluruhan.
“Kami berharap Menteri datang mendengar langsung jeritan masyarakat transmigrasi Selaparang, bukan hanya timnya saja,” tegasnya.
Sementara Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, Tim Ekspedisi Patriot diturunkan untuk memetakan potensi yang dapat dikembangkan di kawasan Transmigrasi Selaparang.
Menurut dia, transmigrasi hari ini bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan menciptakan kawasan yang berdaya secara ekonomi.
“Tadi Pak Wabup menyampaikan ada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya karena tidak ada air. Kami pikirkan bagaimana menciptakan peluang agar kawasan ini bisa dikembangkan sebagai pusat ekonomi kreatif, sehingga masyarakat betah,” jelasnya.
Meski kunjungannya lebih untuk mendengar Tim Ekspedisi Patriot, Iftitah mengaku telah mendengarkan aspirasi masyarakat setempat. Ia berjanji akan menindaklanjuti sejumlah keluhan warga, seperti persoalan status lahan, ketersediaan air, dan infrastruktur.
