 |
| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Foto/istimewa |
Jakarta, LokalNews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya penguatan ekonomi daerah sebagai kunci mewujudkan Indonesia masuk jajaran lima besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Proyeksi tersebut diperkirakan tercapai pada tahun 2030 sebagaimana dirilis sejumlah lembaga internasional, termasuk International Monetary Fund (IMF). Hal itu disampaikan Bima dalam program Economic Leadership for Regional Government Leaders Angkatan IX Tahun 2025 yang digelar Bank Indonesia Institute bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (15/9).
Menurut IMF, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan skema Purchasing Power Parity (PPP) diperkirakan mencapai 5.486 miliar dolar AS pada 2030 dan menempatkan Indonesia di peringkat kelima dunia.
Selanjutnya, pada 2040 PDB Indonesia berbasis PPP diproyeksikan mencapai 12.210 miliar dolar AS, naik ke posisi keempat. Goldman Sachs bahkan memperkirakan pada 2050 Indonesia menempati peringkat keempat dunia dengan PDB riil 6,3 triliun dolar AS.
“Kita hanya bisa menjadi negara maju, salah satu dari lima negara ekonomi terbesar di dunia, apabila keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap,” ujar Bima, dalam keterangan resminya.
Ia menekankan sejumlah faktor yang harus dijaga, mulai dari pertumbuhan ekonomi konsisten selama 10 tahun berturut-turut, pengelolaan investasi dan koperasi sebagai motor pemerataan, hingga mendorong hilirisasi dan produksi pangan nasional. Selain itu, Bima menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi serta efisiensi belanja negara maupun daerah.
“Tugas Kemendagri hari ini adalah memastikan adanya sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ini yang terus kita evaluasi,” tambahnya.
Bima juga menyinggung program prioritas Asta Cita Presiden, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disinergikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia menilai program tersebut dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah melalui pemanfaatan produksi pangan lokal.
Meski demikian, ia mengingatkan pertumbuhan fiskal daerah masih belum ideal karena ketergantungan pada dana transfer pusat. Untuk itu, Pemda didorong mencari sumber pembiayaan alternatif seperti crowdfunding. Stabilitas politik, lanjutnya, juga menjadi syarat penting untuk memperkuat ekonomi daerah.
“Target besar kita memerlukan stabilitas politik di daerah. Kepala daerah harus hands on dan betul-betul mengendalikan situasi di wilayahnya,” tandas Bima.
Acara ini dihadiri sejumlah kepala daerah, anggota DPRD provinsi, serta pejabat tinggi madya dan pratama Kemendagri. (ln)
