 |
| Surat resmi DPRD Lombok Timur, tentang penundaan rapat paripurna. Foto/istimewa |
lokalnews.id – Rapat paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang sedianya digelar Jumat, 12 November 2025, dibatalkan DPRD Lombok Timur (Lotim). Alasannya sederhana tetapi fundamental, yaitu target pertumbuhan ekonomi yang diajukan Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai terlalu pesimistis.
Dalam dokumen KUA-PPAS, Pemda Lotim menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan target Provinsi NTB yang berada di kisaran 5,2 persen, serta jauh di bawah target nasional yang dipatok 6–8 persen.
Ketua Gabungan Komisi Pembahas KUA 2026 DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menyebut penundaan ini dimaksudkan memberi waktu bagi Pemda untuk memperbaiki arah kebijakan dan menyesuaikan target pembangunan.
“Target pertumbuhan ekonomi 4,8 persen itu terlalu rendah. Jauh dari target provinsi dan pusat. Jadi wajar kita bertanya. Kenapa bupati begitu pesimis?” kata Hasan. Sabtu (22/11).
Menurutnya, target yang terlalu kecil akan berpengaruh langsung pada desain program dan besaran anggaran yang dialokasikan. Karena itu, dewan meminta Pemda menaikkan target pertumbuhan, sekaligus menghadirkan sinkronisasi data antara Pemda, Badan Pusat Statistik (BPS), serta program-program pemerintah pusat.
Hasan juga menilai pemerintah pusat telah mengucurkan berbagai program strategis—mulai dari program MBG, bantuan sembako, BLT, hingga perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Dengan dukungan itu, kata dia, seharusnya Lotim mampu menargetkan pertumbuhan minimal 6 persen, setara target nasional.
“Tanpa kerja APBD saja saya pikir kita bisa naik 3 persen. Dengan APBD dan bantuan pusat, harusnya bisa tembus 5–6 persen,” ujarnya.
Ia juga menyoroti beberapa program daerah yang dinilai belum memiliki ukuran yang jelas, seperti program ketahanan pangan, jumlah RTLH yang ditangani daerah, hingga bantuan sosial.
Selian target pertumbuhan ekonomi rendah, penundaan paripurna disebut juga dipengaruhi oleh faktor teknis. Hasan mengatakan, sejumlah anggota dewan dipanggil untuk mengikuti diklat oleh partai, sehingga dikhawatirkan rapat tidak kuorum.
"Kita inginkan semua anggota dewan hadir dalam rapat pembahasan KUA-PPAS,"tegasnya.
Lebih lanjut, Hasan menurutkan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2026 sebenarnya sudah telat. Dokumen induk idealnya diserahkan Pemda pada Juni, bukan menjelang akhir tahun seperti saat ini.
“Kita sudah berkali-kali bersurat agar KUA-PPAS induk disampaikan lebih awal. Ini yang bikin pembahasan mepet,” tegasnya. (ln)
