 |
| Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk. Foto/istimewa |
Lokalnews.id — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal memperluas uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke 40 daerah pada 2026. Inisiatif ini diarahkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus memperkuat transparansi dan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Salah satu fokus yang disiapkan pemerintah adalah pengamanan sistem perekaman KTP di wilayah percontohan. Menurut Ribka, basis data kependudukan menjadi fondasi utama dalam penyusunan daftar penerima bansos, sehingga keandalan sistem menjadi prasyarat mutlak.
Ia menjelaskan, perluasan proyek percontohan tersebut dimaksudkan untuk menguji kesiapan infrastruktur digital di daerah serta akurasi pemutakhiran data sebelum skema serupa diberlakukan secara nasional.
Empat puluh wilayah dipilih dengan mempertimbangkan kualitas jaringan internet dan komitmen pendanaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nantinya, daerah-daerah itu dikelompokkan ke dalam tujuh zona koordinasi yang berada di bawah pengawasan lintas kementerian dan lembaga.
“Kami berharap gubernur, bupati, dan wali kota dapat memberikan dukungan penuh karena tahap ini penting untuk menguji kesiapan, keandalan, sekaligus ketepatan sasaran penerima bantuan,” ujar Ribka di Jakarta, dalam keterangan resmi diterima media ini, Selasa (3/2).
Ribka menilai digitalisasi bukan sekadar soal penggunaan teknologi, melainkan alat strategis untuk memetakan warga miskin secara lebih presisi. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah pusat dan daerah disebut akan lebih mudah menyelaraskan program intervensi hingga ke tingkat terbawah.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bertumpu pada Kementerian Sosial, tetapi membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah. Upaya ini, menurutnya, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dari desa.
Dalam kesempatan itu, Ribka mendorong daerah-daerah piloting 2026 untuk menimba pengalaman dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Regency, yang lebih dulu menjalankan digitalisasi bansos pada 2025 dan dinilai menunjukkan hasil positif.
Forum tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. (ln)
