 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin membedah kebijakan bersama kementrian ATR/BPN. Foto/istimewa |
Selong, LokalNews.id — Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin tampak geram. Di wilayahnya, ada lahan-lahan yang sejak puluhan tahun lalu dibiarkan terbengkalai oleh pemegang izin perusahaan. “Mangkrak” — begitu istilahnya, tapi bagi Haerul, itu bukan sekadar istilah, melainkan bentuk pembiaran yang harus diakhiri.
“Pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas dan sesuai aturan terhadap lahan yang dibiarkan begitu saja,” ujarnya saat berkunjung ke Kementerian ATR/BPN, Senin (10/11).
Haerul tak datang dengan tangan kosong. Ia membawa satu misi yaitu menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat soal tata kelola agraria, terutama agar pemerintah tak hanya jadi penonton dalam urusan lahan yang “diparkir” lama tanpa manfaat.
“Kita perlu tahu regulasi yang tepat, supaya kebijakan yang diambil tidak salah arah,” katanya.
Langkah itu juga mengikuti garis besar kebijakan Presiden Prabowo, yang ingin memastikan lahan tidur tak lagi jadi sarang spekulan dan kawasan pangan tetap aman dari alih fungsi.
Dalam lawatannya bersama Sekda H.M. Juaini Taofik, Haerul juga menyinggung dua wilayah yang sedang tumbuh cepat yaitu Sembalun dan Jerowaru.
Keduanya kata dia, butuh rencana detail tata ruang agar pembangunan tak asal tumbuh seperti rumput liar. Termasuk pula rencana pengembangan pulau-pulau kecil di utara Lombok Timur. Kawasan yang selama ini lebih banyak terdengar namanya di peta ketimbang tersentuh kebijakan. (ln)
