 |
| Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi. Foto/istimewa |
lokalnews.id — Skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Lombok Timur (Lotim), untuk tahun 2025 hingga 7 Desember menempatkan daerah ini di posisi keempat di NTB. Meski demikian, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah puas diri.
Menurut Bupati, masih rendahnya peringkat disebabkan perencanaan yang belum matang. “Ini karena perencanaan kita tidak matang,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi, Senin (8/12).
Ia meminta, percepatan penyusunan dokumen anggaran sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan seiring dengan perencanaan.
Bupati Warisin juga menyoroti percepatan realisasi anggaran, termasuk anggaran UMKM lebih dari Rp20 miliar. Ia menegaskan tidak ingin ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Tidak boleh ada Silpa. Itu artinya kita tidak mampu menyerap anggaran,” tegasnya.
Di hadapan para pimpinan OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bupati kembali mengingatkan agar bekerja jujur dan transparan sesuai visi Lombok Timur: sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan.
Kasatgas Korsup Wilayah V.1 KPK, Dian Patria, yang turut hadir, menyebut praktik korupsi umumnya bermula dari tahap perencanaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Karena itu, ia menekankan pentingnya sistem data terintegrasi serta penguatan pengawasan. KPK, katanya, siap membantu Pemda dalam berbagai isu, termasuk pengelolaan tambak dan aset.
Dian juga mengingatkan agar Pemda melepaskan ego sektoral dan memastikan program berjalan sesuai RPJMD, sekaligus mempercepat belanja modal dan peningkatan kapasitas pegawai.
Rakor yang digelar di Rupatama 1 Kantor Bupati itu dihadiri Forkopimda, KPP Pratama, Kantor Pertanahan, ULP, Direktur RSUD dr. R. Soedjono, serta pimpinan DPRD, dan ditutup dengan sesi diskusi. (ln)
