 |
| Rapat evaluasi MBG di Lotim, sebagai refleksi satu tahun pelaksanaan program. Foto/lokalnews.id |
Lokalnews.id - DPRD Lombok Timur (Lotim) menggelar rapat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai refleksi satu tahun pelaksanaan program tersebut. Dalam rapat itu, DPRD menilai perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk mengusulkan agar Gapokcam tidak lagi mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman, menyebut selama satu tahun berjalan, pelaksanaan program MBG masih minim koordinasi lintas sektor. Kondisi itu, menurutnya, menjadi pemicu munculnya sejumlah persoalan di beberapa SPPG.
“Kita minta Gapokcam fokus pada fungsi koordinasi SPPG, jangan lagi memegang pengelolaan dapur,” ujar Lalu Hasan.
Selain itu, ia juga meminta Tim Satgas Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Gapokcam meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
Menurutnya Lalu Hasan, persoalan seperti kasus keracunan, temuan susu kedaluwarsa, hingga masalah internal SPPG terjadi akibat lemahnya koordinasi.
“Gapokcam cukup fokus melakukan koordinasi lintas sektor, tidak perlu mengelola dapur. Dengan begitu, permasalahan bisa lebih cepat ditangani,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Regional BGN NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan pembentukan Gapokcam SPPG merupakan instruksi langsung dari BGN pusat. Pembentukan tersebut bertujuan untuk pemerataan penerima manfaat program MBG.
“Tugas utama mereka adalah melakukan koordinasi dengan Forkopimca setempat,” jelas Eko.
Terkait usulan agar Gapokcam melepas pengelolaan dapur, Eko menyebut belum ada instruksi dari BGN pusat. Meski demikian, ia memastikan masukan tersebut akan disampaikan ke pimpinan pusat.
“Kami akan sampaikan ke pusat agar ke depan Gapokcam bisa lebih fokus menjalankan tugas koordinasi di SPPG,” ujarnya. (ln)
