 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Foto : istimewa |
Lokalnews.id —Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, Kamis (9/10), di Ballroom Kantor Bupati. Forum ini menjadi penentu arah kebijakan pembangunan, mulai dari prioritas program hingga pagu anggaran, sekaligus menyelaraskan agenda daerah dengan provinsi dan pusat.
Mengusung tema peningkatan nilai tambah sektor unggulan demi mendorong iklim investasi, Musrenbang kali ini diposisikan sebagai titik awal menuju fase kulminasi pembangunan daerah.
Namun, di tengah optimisme tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menekankan pentingnya strategi aktif daerah dalam mengakses program pusat. Ia menegaskan, sinkronisasi saja tidak cukup—daerah harus “menjemput” peluang.
“Program kabupaten harus mengacu ke provinsi dan pusat. Menjemput program ke pusat itu penting,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang, termasuk menjaga sumber pendapatan daerah. Ia secara khusus menyoroti sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) agar tidak menjadi celah kebocoran PAD.
Di sisi lain, capaian 2025 menjadi modal optimisme. Angka kemiskinan turun dari 14,51 persen menjadi 13,53 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen—menempatkan Lombok Timur di posisi kedua di NTB.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 72,35, diikuti lonjakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 62,93 ke 72,05. Kinerja fiskal daerah bahkan menembus Rp3,47 triliun atau 101,21 persen, menandakan kapasitas pembiayaan pembangunan yang kian kuat.
Meski demikian, Bupati memilih tidak memasang target ambisius. Ia lebih menekankan konsistensi capaian dengan perencanaan yang selaras dengan visi nasional dan daerah.
Sementara itu, perwakilan Bappeda NTB menegaskan pentingnya orkestrasi pembangunan berkelanjutan melalui program unggulan seperti Desa Berdaya. DPRD Lombok Timur juga mengingatkan agar perencanaan berbasis data dan dievaluasi secara berkala.
Musrenbang ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja OPD dan kecamatan, serta kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Baznas.
