Lokalnews.id — Tiga puluh tahun pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi momentum refleksi, sejauh mana kebijakan desentralisasi benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Isu itu mengemuka dalam diskusi Pojok Jurnalis yang digelar Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) bertajuk “30 Tahun Otonomi Daerah Lombok Timur, Refleksi: Prestasi atau Sekadar Retorika” di Rumah BUMN, Jumat (8/5/2026).
Diskusi menghadirkan Sekretaris Daerah Lotim, HM. Juaini Taofik, Kepala Bagian Data BPS Lotim Zainul Irfan, serta Pengamat Ekonomi Lalu Muhammad Kabul.
Sekda Lotim Juaini Taofik menegaskan, esensi otonomi daerah bukan hanya soal kewenangan administratif, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan otonomi daerah itu mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan, sekaligus mengembangkan potensi lokal. Karena itu yang perlu diperkuat bukan hanya aspek mengatur, tetapi juga kemampuan mengurus,” kata Juaini.
Ia menilai keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh sinkronisasi program pusat dan daerah. Menurutnya, linieritas kebijakan menjadi syarat agar pembangunan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Strateginya hari ini adalah sinkronisasi. Program pusat dan daerah harus linier karena tujuannya sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Juaini juga menyoroti pentingnya data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia mengapresiasi peran Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai konsisten memotret kondisi riil daerah secara objektif.
Sementara itu, Kabag Data BPS Lotim Zainul Irfan, memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah dalam lima tahun terakhir.
Data BPS menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur terus mengalami kenaikan, dari 68,90 pada 2020 menjadi 72,35 pada 2024. Capaian itu menempatkan IPM Lombok Timur masuk kategori tinggi sejak 2024.
Pada sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur juga menunjukkan tren membaik. Setelah berada di angka 3,12 persen pada 2021 dan 3,18 persen pada 2022, pertumbuhan meningkat menjadi 4,31 persen pada 2023 dan mencapai 4,93 persen pada 2025.
Angka kemiskinan pun mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Dari 15,63 persen pada 2023, turun menjadi 14,51 persen pada 2024 dan kembali menurun menjadi 13,63 persen pada 2025.
Meski demikian, tingkat pengangguran masih bergerak fluktuatif dalam rentang 1,51 hingga 2,82 persen selama lima tahun terakhir.
“Secara data, dua tahun terakhir perkembangan Lombok Timur cukup baik. Ini menjadi catatan penting agar capaian tersebut bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Irfan.
Dalam kesempatan itu, Irfan juga mengumumkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 31 Mei hingga 31 Agustus 2026. BPS Lombok Timur menyiapkan 1.339 petugas sensus untuk mendata seluruh aktivitas usaha di daerah.
Menurut Irfan, sensus tersebut bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat secara komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Lalu Muhammad Kabul menilai otonomi daerah belum akan optimal tanpa keselarasan antara program nasional dan kebutuhan daerah.
Ia mencontohkan sejumlah program pusat yang kerap berjalan tanpa koneksi kuat dengan kondisi riil di daerah.
“Kalau program pusat dan daerah bisa berjalan linier tentu harus didukung bersama. Otonomi daerah akan bermakna kalau kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Diskusi itu menyimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Lotim mulai menunjukkan capaian yang terukur, terutama pada peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir.
Namun, tantangan terbesar tetap berada pada konsistensi kebijakan serta kemampuan pemerintah menjaga sinkronisasi antara agenda pembangunan pusat dan daerah.
