 |
| Rapat koordinasi kebencanaan bersama BNPB dan Menteri ATR/BPN di Provinsi NTB. Foto: istimewa |
LOKALNEWS.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) L. Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di NTB mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau yang datang lebih awal dan diprediksi berlangsung lebih panjang.
Berdasarkan data per 23 Juli 2026, kekeringan telah melanda 9 kabupaten/kota, mencakup 50 kecamatan, 134 desa, dengan jumlah penduduk terdampak mencapai lebih dari 206 ribu jiwa.
Mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini diperkirakan memiliki curah hujan yang lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, Gubernur Iqbal meminta seluruh bupati dan wali kota di NTB meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah mitigasi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Koordinasi Kebencanaan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Mataram, Jumat (24/7). Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin bersama kepala daerah se-NTB.
Menurut Iqbal, pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk melakukan berbagai langkah antisipatif agar dampak kekeringan tidak semakin meluas, terutama terhadap sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
"Yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan diri supaya dampaknya seminimal mungkin terhadap kita, terutama terhadap petani yang hidupnya bergantung pada ketersediaan air. Segala upaya kita lakukan untuk memastikan ketersediaan air masyarakat," ujar Gubernur.
Ia menegaskan, pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian penting dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Karena itu, aspek ketangguhan bencana telah diintegrasikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengusulkan bantuan sumur bor kepada BNPB untuk 10 wilayah di Lombok Timur (Lotim) yang hampir setiap tahun mengalami krisis air bersih saat musim kemarau.
Selain itu, Bupati juga kembali mengingatkan kondisi sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana dan hingga kini belum dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan rehabilitasi jembatan tersebut telah diajukan kepada BNPB.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa usulan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah diteruskan ke Kementerian Keuangan dan saat ini tinggal menunggu proses pembahasan.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dapat dibahas," katanya.
Dalam paparannya, Suharyanto menyebutkan hingga 23 Juli 2026 telah terjadi 1.281 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Sebanyak 99,14 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 0,86 persen merupakan bencana geologi.
Untuk wilayah NTB, seluruh kabupaten/kota berada pada kategori Indeks Risiko Bencana (IRB) sedang hingga tinggi. Kabupaten Sumbawa dan Bima masuk kategori risiko tinggi, sedangkan daerah lainnya, termasuk Lotim, berada pada kategori risiko sedang. Risiko kekeringan maupun kebakaran di NTB juga berada pada tingkat sedang hingga tinggi.
Karena itu, BNPB mendorong pemerintah daerah menjadikan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, memperkuat kesiapsiagaan dalam RPJMD dan RTRW 2025–2029, serta mempererat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan usulan lahan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah di Provinsi NTB serta penyusunan RTRW tingkat provinsi.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari mitigasi bencana, tetapi juga mendukung peningkatan investasi di sektor pembangunan fisik dan infrastruktur.
