 |
| Tahapan Virtual Assessment TPAKD Award 2026. Foto: istimewa |
LOKALNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mengikuti tahapan Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 tingkat nasional melalui Zoom Meeting, Jumat (24/7).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah H.M Juaini Taofik, Kepala OJK Provinsi NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, pimpinan OPD, serta para pemangku kepentingan sektor keuangan daerah dari Ruang Rapat Bupati. Sementara itu, Bupati Lotim H. Haerul Warisin bergabung secara virtual untuk memberikan arahan.
Dalam paparannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmen Pemkab Lotim memperluas akses keuangan sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Sejumlah program unggulan yang telah dijalankan antara lain bantuan modal UMKM senilai Rp20 miliar, keberlanjutan Program Lotim Berkembang melalui subsidi bunga pinjaman bagi pelaku usaha pertanian dan perkebunan, hingga Gerakan Satu Santri Satu Rekening.
Selain itu, Bupati juga menyoroti peran Baznas Lotim yang kini tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga mendukung pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda. Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Lotim pun meningkat signifikan, dari sekitar Rp10–12 miliar pada 2025 menjadi Rp24 miliar pada 2026.
Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menambahkan, pertumbuhan ekonomi Lotim pada 2025 mencapai 4,93 persen dan meningkat menjadi 7,93 persen pada Triwulan I 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Meski demikian, angka kemiskinan masih berada di level 13,53 persen. Dengan jumlah penduduk hampir 1,5 juta jiwa atau sekitar seperempat populasi NTB, penguatan akses keuangan dinilai menjadi instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Lotim terus memperkuat tiga program unggulan TPAKD.
Program pertama adalah Lotim Berkembang yang sejak 2020 difokuskan pada sektor peternakan dan UMKM. Hingga 2025, program ini telah menjangkau 14.564 nasabah peternak. Meski sempat terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap terjaga di angka 1,03 persen.
Pada sektor UMKM, melalui dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebanyak 611 pelaku usaha telah memperoleh akses pembiayaan.
Pemkab juga menggelar Car Free Night (CFN) setiap malam Kamis sebagai ruang promosi bagi UMKM. Selama 50 pekan pelaksanaan, kegiatan tersebut mencatat omzet mencapai Rp464 juta yang dihasilkan oleh sekitar 60 pelaku UMKM, sekaligus disertai edukasi transaksi digital.
Program berikutnya adalah Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) yang difokuskan pada lingkungan pondok pesantren. Meski baru diterapkan di satu pesantren, program ini menunjukkan perputaran akses keuangan yang tinggi sehingga pada tahun ini diperluas ke satu pondok pesantren berskala besar lainnya.
Sementara itu, Program Rekening Pelajar telah menjangkau sekitar 308 ribu pelajar di Lotim dengan total saldo tabungan mencapai Rp76 miliar.
Pemkab juga memperkuat sinergi bersama Baznas melalui Program Petani Mustahik yang memberikan bantuan budidaya jagung di lahan seluas 50 hektare. Program tersebut telah berhasil melaksanakan panen raya pada Juni lalu.
Sekretaris Daerah H.M Juaini Taofik menjelaskan, penanganan sektor peternakan kini dilakukan melalui pendekatan yang lebih persuasif dengan melibatkan berbagai OPD teknis hingga Satpol PP.
Pada Program EPIKS, Pemkab turut menggandeng Dinas Pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah bagi wali murid dan lingkungan pondok pesantren. Hasilnya, nilai akses keuangan meningkat tajam dari sekitar Rp12 juta menjadi Rp4 miliar, didukung pengawasan DPRD serta pendampingan Dinas Pendidikan.
Selain itu, Pemkab juga mengintegrasikan penguatan akses keuangan dengan Program Desa Berdaya milik Pemerintah Provinsi NTB. Program tersebut diawali dengan bantuan sosial sekitar Rp1,8 juta per kepala keluarga bagi masyarakat miskin ekstrem yang dibarengi program kewirausahaan.
Melalui skema tersebut, warga miskin ekstrem diprioritaskan menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta masuk dalam Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga manfaat inklusi keuangan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Menutup sesi penilaian, Asisten Deputi Inklusi Keuangan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo, menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang telah dikembangkan TPAKD Kabupaten Lotim.
Ia berharap seluruh program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim.
