 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Foto : istimewa |
LOKALNEWS.ID — Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin meminta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak memandang kritik sebagai ancaman. Di tengah tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah, ia justru menilai kritik perlu diterima sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki kinerja birokrasi.
Pesan itu disampaikan Bupati Iron sebutannya itu, usai melantik Muhammad Tasywiruddin sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lotim, Rabu (22/7).
Dalam arahannya, Iron mengatakan seorang pejabat publik tidak dapat menghindari sorotan masyarakat. Menurutnya, kritik merupakan konsekuensi dari jabatan sekaligus bagian dari mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Jangan takut dikritik. Kritik itu membangun dan mengingatkan kita. Kalau memang ada yang salah, kita perbaiki. Kalau ada yang kurang, kita lengkapi," kata Iron.
Pernyataan tersebut muncul ketika ekspektasi masyarakat terhadap kinerja birokrasi daerah terus menguat. Sejumlah sektor, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan, masih menjadi perhatian warga dan kerap memunculkan kritik di ruang publik.
Iron mengingatkan bahwa kritik semestinya tidak dibalas dengan sikap defensif. Sebaliknya, masukan dari masyarakat perlu diterjemahkan menjadi bahan evaluasi agar setiap perangkat daerah mampu memperbaiki kualitas layanan.
Selain itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Setiap keputusan, kata dia, harus berlandaskan peraturan yang berlaku dan dibangun melalui koordinasi antarlembaga untuk meminimalkan kesalahan administrasi maupun pelaksanaan program.
Pada kesempatan yang sama, Muhammad Tasywiruddin resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 800.1.3.3/311/BKPSDM/2026. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lotim.
