LOKALNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) resmi meluncurkan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos, Jumat (31/7). Peluncuran yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lotim itu menandai dimulainya implementasi sistem digital perlindungan sosial di daerah yang ditunjuk sebagai salah satu proyek percontohan nasional.
Peluncuran tersebut dipimpin langsung Bupati Lotim H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H.M Juaini Taofik, serta dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan ribuan agen Perlinsos.
Dalam sambutannya, Haerul Warisin mengapresiasi seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam transformasi digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, para agen memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memahami sekaligus menggunakan sistem digital untuk pendataan bantuan sosial.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang menetapkan Lotim sebagai satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi daerah percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.
"Kepercayaan ini menjadi peluang bagi Lombok Timur untuk terus memperbaiki tata kelola data sosial melalui pemanfaatan teknologi digital," ujarnya.
Bupati mengajak seluruh pihak berpartisipasi aktif menyukseskan program tersebut. Ia menilai pendataan masyarakat bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga memiliki nilai sosial yang besar.
"Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk sedekah, tetapi membantu mendata masyarakat juga merupakan pekerjaan yang mulia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan pemutakhiran data," tegas Haerul.
Sementara itu, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik dalam laporannya menjelaskan bahwa penunjukan Lotim sebagai pilot project merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penerapan sistem digital perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kualitas basis data penerima bantuan.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemkab Lotim melibatkan 2.576 agen Perlinsos yang berasal dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas 1.243 aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK penuh dan paruh waktu, 333 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 16 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 143 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 137 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 254 unsur pemerintah desa, 400 kepala lingkungan dan kader, serta 50 anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pendataan sekitar 140 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Setelah itu, proses pemutakhiran akan diperluas hingga mencakup sekitar 501.140 KK di seluruh Kabupaten Lombok Timur.
"Tujuannya untuk mempercepat pelayanan perlindungan sosial agar semakin cepat, semakin tepat sasaran, dan semakin akuntabel," kata Juaini.
Usai apel peluncuran, agen Perlinsos yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) diarahkan untuk melakukan aktivasi melalui layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lotim. Pada saat yang sama, perwakilan OPD yang telah ditunjuk mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT) untuk mempelajari penggunaan aplikasi dan sistem pada Portal Perlinsos.
Melalui implementasi Portal Perlinsos, Pemerintah Kabupaten Lotim berharap proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih cepat, akurat, transparan, serta memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
