 |
| Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Foto : lokalnews.ie |
LOKALNEWS.ID - Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin (H. Iron), menegaskan Partai Gerindra tidak memiliki kaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Ia meminta, semua pihak tidak menyeret nama partainya dalam perkara yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jangan bawa-bawa nama Gerindra di kasus Bupati LAZ ini. Kasus hukum yang sedang dijalankan LAZ di KPK itu tidak ada kaitannya dengan Gerindra maupun petinggi-petinggi Gerindra," ujar H. Iron kepada media, Selasa (4/8).
Menurut H. Iron, proses hukum yang dihadapi LAZ merupakan persoalan pribadi sehingga tidak semestinya dikaitkan dengan Partai Gerindra. Ia juga menepis anggapan adanya campur tangan pihak luar dalam penentuan kepengurusan partai.
"Gerindra memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan siapa yang dipercaya memimpin partai di setiap daerah. Tidak bisa diintervensi oleh partai mana pun," tegas Bupati Lombok Timur itu.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN NTB Muazzim Akbar.
Sebelumnya, Muazzim mengungkapkan LAZ disebut beberapa kali bertemu pimpinan DPP Partai Gerindra, termasuk Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, untuk melobi posisi Ketua DPD Gerindra NTB. Muazzim mengaku informasi itu diperoleh dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Menanggapi hal tersebut, H. Iron menilai pertemuan seorang kepala daerah dengan pejabat pemerintah pusat merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, komunikasi tersebut lazim dilakukan demi memperjuangkan program dan pembangunan di daerah.
"Sah-sah saja kalau seorang bupati bertemu pejabat di Jakarta. Itu bagian dari upaya membangun daerah," katanya.
Senada dengan H. Iron, DPD Partai Gerindra NTB juga menyayangkan pernyataan Muazzim Akbar yang dinilai menyeret nama partai ke dalam polemik internal PAN.
Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Nauvar Furqany Farinduan, menilai pernyataan tersebut bersifat tendensius dan berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia menegaskan persoalan hukum yang menjerat LAZ tidak memiliki hubungan dengan Partai Gerindra.
Gerindra NTB pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak mengaitkannya dengan dinamika internal maupun kepengurusan Partai Gerindra.
