 |
| Kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, beserta rombongan di Instalasi Telong-Elong, Lombok Timur. Foto: istimewa |
LOMBOK TIMUR, Lokal News.id - Bupati Lombok Timur (Lotim) H Haerul Warisin menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi nelayan pembudidaya lobster di wilayahnya. Salah satunya, penggunaan keramba jaring apung (KJA) yang masih sederhana.
Selain keterbatasan KJA, para pembudidaya lobster juga menghadapi minimnya fasilitas pendukung, seperti freezer untuk menyimpan pakan. Persoalan lainnya yakni keterbatasan benih dan pakan lobster.
"Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun," kata Haerul dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Lombok Timur, Kamis (3/9).
"Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih," sambungnya.
Pernyataan itu disampaikan Haerul saat menerima kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto beserta rombongan di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.
Haerul mengatakan, nelayan di Lombok Timur masih menjadi salah satu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, selain buruh tani. Karena itu, dia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI dapat menghasilkan bantuan maupun solusi konkret bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur.
Komisi IV DPR RI Serap Aspirasi Nelayan
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi secara langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya lobster, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Hasil kunjungan akan menjadi bahan bagi panitia kerja dalam menyusun rekomendasi kebijakan terkait tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.
Titiek menilai, penyelundupan BBL yang masih terjadi menyebabkan kerugian negara sekaligus merugikan nelayan. Salah satu faktor pendorongnya adalah harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.
Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional dinilai masih belum optimal. Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemasok BBL, tetapi mampu menjadi salah satu produsen utama lobster hasil budidaya dunia.
"Untuk itu, akselerasi budidaya lobster tidak dapat dilakukan setengah-setengah," ujar Titiek.
Dia menilai, pemerintah perlu membangun ekosistem budidaya lobster berbasis segmentasi. Ekosistem tersebut mencakup ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, hingga kepastian pasar.
"Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar," katanya.
Titiek juga menyebut, aspirasi mengenai pembukaan kembali ekspor BBL menjadi salah satu hal yang akan didalami panitia kerja.
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, serta penguatan budidaya lobster nasional.
Dengan demikian, sumber daya BBL Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan devisa negara.
Titiek mengapresiasi masukan yang disampaikan para nelayan. Dia berharap Indonesia tidak hanya mampu mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein dan menjadi salah satu penghasil lobster terbesar di dunia.
Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga lobster yang masih fluktuatif.
Kunjungan tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food. (LN)
