![]() |
| Rapat paripurna penetapan Raperda, tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Foto: istimewa |
LOMBOK TIMUR, LokalNews.id— DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), meminta Pemerintah Daerah mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lotim dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Rapat IV Tahun Persidangan 2026/2027, Rabu (30/9).
Dalam laporan yang disampaikan Muallani, Banggar menyebut struktur APBD Perubahan 2026 secara substansi tidak mengalami perubahan dari dokumen yang diajukan pemerintah daerah. Namun, terdapat sejumlah perubahan, khususnya pada sisi pembelanjaan untuk mendukung pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan urusan wajib pemerintah.
Banggar mengingatkan Pemda Lotim agar mengambil langkah strategis untuk mempercepat realisasi pendapatan maupun belanja daerah yang telah ditargetkan.
Percepatan juga diminta terhadap penyelesaian pekerjaan yang tengah berjalan agar tidak menyisakan kewajiban pada tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah tidak terserapnya anggaran secara optimal.
Banggar juga menyoroti sektor kesehatan. Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan pembenahan sistem dan layanan kesehatan, khususnya di rumah sakit umum daerah, mengingat besarnya anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Bupati Lotim H. Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pimpinan dan anggota DPRD, serta Banggar atas kerja keras dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 hingga dapat disepakati bersama.
Bupati menegaskan berbagai saran dan masukan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta dalam menentukan prioritas pembangunan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menyetujui penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah. Penetapan dilakukan pada 30 September 2026 sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Rapat dihadiri pimpinan DPRD dan 40 anggota DPRD Lotim, jajaran Forkopimda, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim.
