 |
| Pemkab Lotim, mengunjungi PANRB. Foto/istimewa |
LOMBOK TIMUR, LokalNews.id — Sebanyak 10.852 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masuk dalam basis data penataan aparatur yang diproyeksikan beralih menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027.
Data tersebut mencakup tenaga pendidik, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran (Damkar), tenaga administrasi, hingga tenaga teknis lainnya.
Bupati Lotin, H. Haerul Warisin, mengatakan seluruh pegawai tersebut telah tercatat dalam basis data pemerintah daerah dan memiliki Nomor Induk PPPK.
"Jumlah tersebut masuk dalam data base dan memiliki nomor induk PPPK," kata Haerul saat berkonsultasi dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/11).
Dalam pertemuan yang didampingi Sekretaris Daerah Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, tersebut, Haerul membahas tindak lanjut penataan PPPK Paruh Waktu serta sistem akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.
Menurut dia, konsultasi tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan arah penataan aparatur yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Konsultasi ini guna memastikan langkah tepat mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat dalam penataan aparatur," ujarnya.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi respons Pemerintah Kabupaten Lotim dalam menindaklanjuti kebijakan penataan aparatur.
Didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, Erwan menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti keputusan strategis terkait penataan PPPK.
Pemerintah menyatakan penataan tersebut diarahkan untuk membangun sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Merujuk siaran pers penataan PPPK Paruh Waktu, guru non-ASN, tenaga kesehatan, dan rekrutmen CPNS 2026 pada 9 November lalu, pemerintah bersama DPR menyepakati lima poin kebijakan.
Pertama, PPPK Paruh Waktu lintas profesi akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Kedua, PPPK Penuh Waktu diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027.
Ketiga, guru non-ASN yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui pengaturan khusus. Keempat, ketentuan serupa diberlakukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kelima, pemerintah melaksanakan rekrutmen CPNS pada 2026.
Meski demikian, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu tidak dilakukan sekaligus. Prosesnya direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027, dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, kelengkapan data, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi.
Selama proses penataan berlangsung, PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Dalam skema penataan tersebut, terdapat pula rencana pengalihan sejumlah kelompok tenaga ke instansi pemerintah pusat. Guru akan dialihkan menjadi PPPK di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama. Sementara tenaga kesehatan berada di bawah Kementerian Kesehatan.
Adapun tenaga pemadam kebakaran dan Satpol PP direncanakan menjadi bagian dari PPPK Kementerian Dalam Negeri.
Pengalihan tersebut akan diatur melalui Peraturan Presiden yang saat ini masih dalam tahap persiapan.
Dengan jumlah mencapai 10.852 orang, kebijakan ini menjadi salah satu agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Lotim. Namun, realisasi pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu tetap bergantung pada penyelesaian regulasi, validasi data, dan kesiapan anggaran pemerintah. (LN)
