 |
| Penandatangani kesepakatan kerja sama lintas sektor antara Pemerintah Daerah Lombok Timur dengan Kutai Kartanegara.dok/pkp |
Selong, LokalNews.id – Transformasi ekonomi di daerah berbasis industri ekstraktif mendorong terjadinya kolaborasi strategis antarwilayah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menandatangani kesepakatan kerja sama lintas sektor, terutama pada bidang pertanian dan peternakan pada Senin (16/6) Lalu.
Kunjungan Bupati Kukar Edi Damansyah ke Lotim menjadi penanda awal sinergi dua daerah dengan profil ekonomi yang kontras. Kukar, yang selama ini menggantungkan 47 persen ekonominya pada sektor migas dan pertambangan, mulai melirik sektor primer sebagai basis ekonomi baru.
Sementara Lotim, dikenal sebagai sentra produksi pangan dan peternakan, termasuk sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan nasional versi Kementerian Pertanian.
Dalam sambutannya, Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi mitra strategis bagi Kukar, terutama dalam penyediaan daging dan bibit sapi.
“Populasi sapi kami mencapai 150 ribu ekor. Ini jadi potensi besar untuk mendukung kebutuhan pangan di luar NTB,” ujar Haerul.
Kukar sendiri tengah membangun fondasi transisi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, yang menitikberatkan pada penguatan sektor pertanian dan peternakan.
“Sumber daya ekstraktif tidak bisa diandalkan terus-menerus. Kita perlu bergeser ke sektor yang berkelanjutan,” kata Edi Damansyah.
Selain perdagangan komoditas, aspek peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi bagian dari agenda kerja sama. Kukar berharap mendapat dukungan pelatihan dan pembinaan bagi para peternaknya, meniru model pengelolaan kelompok ternak mandiri yang telah berkembang di Lombok Timur.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini mencakup sinergi pembangunan antarwilayah serta peningkatan kapasitas SDM bidang pertanian dan peternakan. Acara ditutup dengan penyerahan cendera mata sebagai simbol kolaborasi dan komitmen jangka panjang.
Kerja sama ini tidak hanya mencerminkan solidaritas antar daerah, tapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat saling menopang di tengah tuntutan transformasi ekonomi nasional. (*)
