 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah, HM. Juaini Taofik. dok/pkp |
Selong, LokalNews.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendorong percepatan pembaruan data kesejahteraan sosial dan penuntasan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini ditegaskan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam Rapat Koordinasi bersama Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (26/6).
Dalam rapat tersebut, Bupati mengajak seluruh camat dan kepala desa untuk terlibat aktif dalam reaktivasi kepesertaan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), serta pelaksanaan Operasi Kejar (Opjar) tunggakan PBB yang telah menumpuk sejak 2013.
Haerul menjelaskan bahwa sejak Mei 2025, sebanyak 95.526 peserta PBI JKN di Lombok Timur dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Ia menyebut penonaktifan massal ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Meski demikian, menurutnya, pemerintah daerah telah mengambil langkah koordinatif dengan Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti hal tersebut.
“Sebagian besar persoalan telah terselesaikan, namun prosesnya masih berjalan. Karena itu, saya minta kepala desa terus memperbarui data kependudukan secara rutin,” kata Haerul.
Ia menambahkan bahwa pemadanan data yang akurat penting untuk efektivitas pembayaran premi BPJS yang ditanggung oleh Pemda.
Bupati juga menekankan pentingnya pelaporan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan oleh pihak desa, sebagai bentuk evaluasi pelayanan dan upaya peningkatan akses kesehatan masyarakat.
Sementara itu, dalam konteks tunggakan PBB yang mencapai lebih dari Rp55 miliar sejak 2013, Haerul menyampaikan bahwa pihaknya akan menurunkan tim khusus yang dipimpin pejabat eselon III dan IV serta tenaga honorer untuk melakukan Opjar ke tiap kecamatan. Camat diminta menjadi koordinator pelaksanaan di lapangan.
“Bagi kecamatan yang memiliki realisasi tertinggi dalam penagihan, akan ada hadiah umrah,” ujarnya.
Menurut Haerul, langkah ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Sekretaris Daerah Lombok Timur yang turut mendampingi Bupati mengungkapkan bahwa dari total 95 ribu lebih peserta PBI yang dinonaktifkan, 21 ribu lebih telah dieliminasi dari data. Dari jumlah itu, sekitar 10 ribu lebih peserta telah meninggal dunia, dan hampir 11 ribu telah pindah domisili. Penghapusan ini diklaim mampu menghemat anggaran hingga Rp9,5 miliar.
“Terkait warga yang sudah meninggal, akta kematian kolektif telah ditandatangani pemerintah desa. Kami harap ke depan, pelaporan kematian bisa secepat pelaporan kelahiran,” kata Sekda.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik harus dibarengi dengan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan dan dukungan warga terhadap program pemerintah.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (*)
