 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. dok/istimewa |
Selong, LokalNews.id – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia terlihat mengusir seorang pemandu wisata selancar (surf guide) di Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru. Tindakan itu menuai kecaman, dianggap arogan, dan disebut sebagai bentuk ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata secara adil.
Namun, Warisin menepis tudingan tersebut. Ia menilai respons warganet sebagai risiko dari upaya perubahan yang tengah ia dorong.
"Tidak selamanya perubahan baik yang kita anggap baik itu akan dianggap baik oleh semua orang, terutama yang kurang memahami,” ujarnya, Rabu (18/6/), di Selong.
Ia menegaskan bahwa tindakan di Teluk Ekas merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan memberikan kenyamanan bagi pelaku wisata lokal. Warisin mengaku, langkah itu muncul dari keluhan langsung para pengusaha pariwisata setempat.
Ketimpangan dan Ketidakadilan dalam Tata Kelola
Menurutnya, pertemuan bersama para pelaku usaha pariwisata di Ekas mengungkap realitas pahit. Turis yang sebelumnya menginap selama hampir seminggu kini hanya tinggal satu atau dua malam. Penyebabnya, kata dia, tamu merasa tidak aman karena kehadiran pemandu wisata dari luar kawasan yang diduga melakukan intimidasi terhadap tamu yang telah membayar akomodasi di Ekas.
"Mereka bilang turis yang sudah bayar mahal untuk menginap justru tidak mendapat kenyamanan, bahkan mendapat intimidasi sampai dicekik yang berpotensi melawan hukum. Ini merugikan pengusaha lokal,” jelas Warisin.
Ia menyebut fenomena masuknya turis dalam jumlah besar yang menggunakan jasa pihak luar—bahkan membawa makanan sendiri dan tidak berkontribusi ke ekonomi lokal—telah menyebabkan turunnya pendapatan daerah dan membuat investor merugi.
Risiko Investasi dan Kepercayaan yang Tergerus
Warisin khawatir jika situasi ini dibiarkan, maka para investor akan kehilangan kepercayaan terhadap Lombok Timur. Beberapa pengusaha, lanjutnya, telah membangun hotel dengan investasi besar namun tidak mampu menutup biaya operasional akibat turunnya okupansi.
“Kalau dibiarkan, tidak ada investor yang mau lagi datang. Kita harus atur agar semua pihak tertib. Tidak ada yang kita larang, kita hanya ingin memastikan agar yang sudah berinvestasi itu terlindungi,"jelasnya.
Ia menegaskan, langkah yang diambil bukan untuk merugikan siapa pun. Pemerintah daerah, katanya, bertugas memastikan agar warga dan pelaku usaha bisa hidup dan bekerja dengan rasa aman.
"Kalau tidak ada aturan, maka akan berdampak pada investasi dan ekonomi. Kita dinilai tidak bisa menjaga ketertiban dan keamanan.”ujarnya.
Menata Ulang Regulasi, Menjaga Kepercayaan
Bupati Haerul menekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan wisata, terutama bagi pelaku usaha yang membawa tamu dari luar. Ia berharap pelaku usaha lokal menjaga wilayah masing-masing dan memastikan setiap turis merasa aman, nyaman, serta mendapatkan layanan yang layak.
“Kalau wisatawan merasa nyaman, mereka akan betah, dan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Itu yang kita tuju,”kata Warisin.
Tindakan Warisin menjadi refleksi kompleksitas dalam penataan sektor pariwisata di daerah. Di satu sisi, ada semangat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga investasi.
Di sisi lain, pendekatan yang diambil menuai kritik karena dianggap tidak inklusif dan cenderung represif. Namun bagi Warisin, dinamika itu adalah bagian dari risiko memimpin perubahan. (*)
