 |
| Rapat Paripurna II masa sidang I DPRD pada Rabu (24/9) di Rupatama. Foto/istimewa |
Selong, LokalNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, menegaskan komitmen memperkuat pelayanan dasar dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Fokus anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga dukungan sosial bagi UMKM dan lembaga kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat menghadiri Rapat Paripurna II masa sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rabu (24/9) di Rupatama DPRD. Paripurna ini membahas penyampaian Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas persetujuan sejumlah Raperda penting, termasuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan gedung serbaguna, serta perubahan kebijakan umum APBD dan PPAS tahun 2025.
Wabup kemudian memaparkan perubahan struktur APBD 2025. Dari sisi pendapatan daerah, tercatat sebesar Rp 3,436 triliun lebih atau turun sekitar Rp 9,95 miliar (2,63%) dibandingkan anggaran sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi penyesuaian retribusi BLUD puskesmas dan efisiensi Dana Transfer, meski ada tambahan dari Dana Bagi Hasil dan transfer antar daerah.
Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 3,457 triliun lebih, naik Rp 35,261 miliar (10,3%). Tambahan anggaran ini dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, hibah, bantuan sosial bagi UMKM, serta dukungan bagi lembaga kesejahteraan sosial.
Adapun belanja modal berkurang Rp 7,954 miliar menjadi Rp 329,531 miliar, dipengaruhi efisiensi DAK Fisik di Dinas PUPR. Belanja transfer ke desa juga turun Rp 1,120 miliar menjadi Rp 459,956 miliar, karena tidak ada pelaksanaan Pilkades pada 2025.
Di sisi pembiayaan daerah, tercatat penerimaan sebesar Rp 109,357 miliar lebih, yang bersumber dari SiLPA tahun 2024 dan pinjaman BLUD RSUD dr. Soedjono Selong untuk operasional layanan kesehatan.
Lebih jauh, alokasi anggaran diprioritaskan pada sektor pendidikan sebesar Rp 1,134 triliun, kesehatan Rp 800,84 miliar, pekerjaan umum dan penataan ruang Rp 251,21 miliar, ketentraman dan ketertiban umum Rp 31,13 miliar, serta sosial Rp 16,91 miliar.
Selain itu, dukungan anggaran juga diarahkan pada urusan non-pelayanan dasar, urusan pilihan, penunjang, pengawasan, kewilayahan, hingga pemerintahan umum.
Paripurna kemudian berlanjut dengan pandangan umum fraksi DPRD terkait Raperda Perubahan APBD 2025. Masukan yang muncul antara lain penguatan pendapatan daerah, efisiensi belanja, prioritas infrastruktur dan modal, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi dengan program nasional seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan program makan bergizi gratis.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri Forkopimda, staf ahli, dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Lombok Timur. (ln)
