 |
| Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, Ahmat. Foto/istimewa |
Selong, LokalNews.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menargetkan seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta, menjadi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan menyiapkan generasi emas sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan remaja seperti narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, Ahmat, mengatakan saat ini baru terdapat 10 sekolah siaga kependudukan dari lebih 200 SMP di daerah tersebut.
“Kemarin kita mendapatkan juara sekolah siaga kependudukan di SMPN 1 Masbagik. Sekarang kita akan memanggil sembilan sekolah lagi untuk dijadikan sekolah siaga kependudukan,” ujarnya, Senin (13/10).
Menurutnya, sekolah siaga kependudukan mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus. Tujuannya agar siswa memahami persoalan kependudukan sejak dini, tidak putus sekolah, serta terhindar dari pernikahan dini.
Selain itu, siswa juga diharapkan memahami laju pertumbuhan penduduk di tingkat lokal hingga global, serta dampak yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk.
“Makanya kita menargetkan tahun 2026 semua sekolah sudah menjadi sekolah siaga kependudukan,” tegasnya.
Ahmat menambahkan, keberhasilan Lotim meraih penghargaan tingkat Bali Nusra tak lepas dari penerapan kurikulum khusus dalam program ini. “Ada kurikulumnya, bahkan itu yang menjadikan kita mendapatkan juara,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan BKKBN NTB, Syamsul Anam, menjelaskan bahwa bonus demografi merupakan kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Namun, hal itu belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja.
“Idealnya dengan bonus demografi, pendapatan keluarga meningkat. Tapi kalau tidak diiringi dengan lapangan kerja, justru bisa jadi beban,” ujarnya.
Ia menilai, bonus demografi yang mulai terjadi saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Karena itu, perlu inovasi dan pemberdayaan, termasuk peningkatan keterampilan masyarakat serta pengendalian usia kelahiran.
“Kalau tidak diantisipasi, nanti yang tidak produktif akan semakin banyak,” pungkasnya. (ln)
