 |
| Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin. Foto/istimewa |
Selong, LokalNews.id — Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan pentingnya kedisiplinan dan orientasi pelayanan publik dalam tubuh birokrasi daerah. Hal itu disampaikannya dalam pengarahan kepada para pejabat lingkup Pemerintah Daerah Lombok Timur di Pendopo Bupati, Kamis (6/11).
Dalam arahan berdurasi sekitar 30 menit tersebut, Haerul merangkum tiga poin utama yang menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara di daerahnya.
“Bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang handal, yang baik, dan menjadi citra yang baik di masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa disiplin bukan sekadar hadir dan pulang kerja tepat waktu, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi dan jabatan.
“Pelaksanaan tugas tidak terlepas dari tuntunan tugas dan fungsi di posisi yang telah diberikan,” katanya.
Bupati menambahkan, pemahaman tugas harus mencakup hubungan kerja dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar daerah dapat mengakses program dan pendanaan nasional.
“Jadi bukan hanya sekadar mengerjakan apa yang ada di APBD itu saja,” tegasnya.
Haerul juga meminta pejabat daerah aktif memberi masukan bagi pemerintah sesuai visi dan misi RPJMD. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat penting agar Lotim dapat menunjukkan kesiapan dalam mengelola berbagai program dan dana yang tersedia.
Dalam konteks pelayanan publik, ia menyoroti masih adanya petugas yang bersikap kurang ramah kepada masyarakat. “Padahal mereka bekerja untuk masyarakat,” ucapnya.
Haerul menekankan, pelayanan prima tidak hanya berlaku di sektor kesehatan, tetapi juga di semua lini pemerintahan.
Pada kesempatan yang sama, Haerul mengumumkan bahwa empat koperasi Merah Putih — di Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Desa Montong Baan, dan Jerowaru — akan dijadikan percontohan bagi pengembangan koperasi serupa di daerah lain. Langkah ini merupakan bagian dari sinkronisasi program pusat dan daerah, sejalan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait MBG, Pemda Lotim akan mengusulkan agar wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) juga mendapat layanan, meski dengan jumlah penerima manfaat yang relatif kecil.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menekankan pentingnya ketahanan dan harmonisasi pelayanan publik di tengah dinamika fiskal daerah.
Ia juga menguraikan tahapan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban agar pejabat memahami alur dan tanggung jawab masing-masing.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pejabat eselon II, III, lurah, dan kepala UPT untuk memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah demi pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif. (ln)
