 |
| Acara percepatan pembangunan Kopdes di Makodim 1615 Lombok Timur, dihadiri seluruh Kepala Desa. Foto/istimewa |
lokalnews.id — Untuk mempercepat pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di seluruh wilayah Lombok Timur, Bupati H. Haerul Warisin menyerahkan aset daerah agar dapat dimanfaatkan sebagai lokasi gerai. Hal itu disampaikannya di hadapan seluruh kepala desa dalam pertemuan di Makodim 1615 Lombok Timur pada Selasa (25/11).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program strategis tersebut. Ia mendorong pemerintah desa memanfaatkan tanah pecatu yang dimiliki dan mensinergikannya dengan pembangunan Kopdes Merah Putih, yang juga terhubung dengan program prioritas lainnya.
“Kita harus menyambut program ini dengan semangat gotong royong,” katanya.
Bupati juga mengingatkan bahwa meskipun terjadi pengurangan anggaran dari pusat, desa harus tetap kreatif dan membangun komunikasi aktif dengan kementerian. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan mempersulit proses penyediaan lahan. Aset Pemda dapat digunakan melalui skema pinjam pakai, dan bila koperasi berkembang dengan baik, lahan tersebut berpeluang dihibahkan. Desa yang belum siap dipersilakan mengajukan proposal.
Menurut Bupati, Koperasi Merah Putih harus dikelola dengan model usaha berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Hadirnya koperasi ini harus kita perjuangkan bersama sebagai solusi peningkatan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Dandim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf. Eky Anderson, selaku penanggung jawab program, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sebagai program strategis nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebutkan proses saat ini masih berada pada tahap legalisasi lahan dan belum memasuki pembangunan fisik. Upaya tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Inpres ini bertujuan memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional. Karena itu pembangunan harus segera dimulai, sesuai kewenangan yang diberikan Presiden kepada jajaran Kodim,” tegasnya.
Dandim menambahkan bahwa setiap gerai harus memenuhi standar desain, termasuk fasilitas gudang, apotek, dan ruang praktik dokter. Saat ini terdapat 11 titik yang sudah sesuai ketentuan, sementara sebagian besar usulan lainnya masih terkendala.
Ia mengapresiasi pemerintah daerah atas fasilitasi pertemuan ini sehingga hambatan dapat dibahas bersama. Dandim meminta desa segera menyiapkan data lahan potensial untuk skema pinjam pakai agar proses pembangunan dapat dipercepat.
Pertemuan tersebut difokuskan pada pengumpulan data dan identifikasi lokasi usulan gerai, dengan ketentuan luas minimal 10 are, memenuhi standar desain, dan memiliki akses memadai untuk kendaraan roda empat.
Acara turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi Lombok Timur, Kepala Dinas PMD, Kepala Badan Kesbangpoldagri, serta Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa. (ln)
