 |
| Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring. Foto : istimewa |
LOKALNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) bersama petugas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan masyarakat berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan TNGR.
Bupati Lotim H. Haerul Warisin mengatakan, sepanjang tahun ini telah terjadi dua kasus kebakaran di kawasan tersebut, yakni pada Mei dan awal Agustus 2026. Keduanya, kata dia, berhasil dikendalikan dalam waktu relatif singkat.
Hal itu disampaikan Haerul saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin (10/8).
Dalam rapat yang diikuti kepala daerah se-Indonesia tersebut, Haerul menyampaikan kondisi penanganan karhutla di wilayah Lotim kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
"Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari. Sabtu sudah clear, Pak," kata Haerul.
Meski kebakaran berhasil dipadamkan, Haerul mengingatkan pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus terhadap kawasan TNGR. Menurutnya, Rinjani bukan hanya menjadi destinasi wisata lokal, tetapi juga memiliki daya tarik internasional.
"Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan," ujarnya.
Minta Tambahan Peralatan
Haerul juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan karhutla, baik untuk operasi pemadaman maupun pencegahan.
Dia mengungkapkan keterbatasan peralatan yang dimiliki daerah saat menangani kebakaran di kawasan TNGR.
"Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut, kami dapat diperhatikan. Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya," ungkapnya.
Selain kendaraan dan peralatan pemadaman, Haerul juga meminta dukungan untuk penyempurnaan alat pelindung diri (APD) serta perlengkapan lainnya.
"Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan yang lain, kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami, Pak," sambungnya.
Menko Polkam Djamari Chaniago memahami kekhawatiran tersebut. Dia meminta Pemkab Lotim segera mengajukan kebutuhan tambahan sarana dan prasarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Djamari juga mengapresiasi langkah Pemkab Lombok Timur bersama seluruh pihak terkait yang telah melakukan penanganan karhutla di kawasan TNGR.
Dalam arahannya, Djamari menekankan penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat responsif ketika kondisi sudah darurat. Pencegahan harus dilakukan secara terukur sebelum titik api meluas.
Dia juga meminta seluruh unsur yang terlibat membangun satu kesatuan operasi. Ego sektoral, kata dia, harus ditinggalkan mulai dari proses deteksi dini hingga penegakan hukum.
Selain itu, Djamari mendorong pembukaan lahan tanpa bakar sebagai gerakan nasional. Instrumen di daerah juga diminta dioptimalkan dan diperkuat dengan penegakan hukum yang konsisten.
Secara nasional, luas karhutla sepanjang Januari-Juli 2026 tercatat mencapai 199.873 hektare.
Pemerintah daerah juga diminta mewaspadai potensi kebakaran di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hal ini mengingat puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus-September 2026.
