 |
| Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Foto/istimewa |
Selong, LokalNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) tengah menghadapi tantangan fiskal pada 2025. Wakil Bupati (Wabup) H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menilai kondisi ini menuntut sinergi antarlembaga serta penerapan prinsip keuangan berkelanjutan agar daerah tetap adaptif terhadap tekanan anggaran.
Hal itu disampaikan Edwin dalam Rapat Koordinasi bersama jajaran direksi dan karyawan PT Selaparang Finansial, Rabu (5/11), di kantor perusahaan tersebut. Ia mengingatkan pentingnya kebijakan berbasis data dan keputusan yang tidak reaktif dalam mengelola keuangan daerah.
Menurut Edwin, pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga Rp229,336 miliar membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Meski sebagian dana dikembalikan lewat program Instruksi Presiden (Inpres) seperti revitalisasi sekolah, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih tinggi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai 15 persen dari APBD.
“Ini menjadi pekerjaan besar bagi kita untuk memperkuat basis PAD dan mendorong pembiayaan yang berkelanjutan,” kata Edwin.
Kepada PT Selaparang Finansial, Edwin meminta agar lembaga pembiayaan daerah itu menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai fokus investasi dan program kerja tahun 2026.
Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan target kinerja 2025 dan memperbaiki kekurangan yang ada.
Sementara Komisaris Utama, M. Isroi, menyebut arahan Wabup menjadi pedoman penting untuk memastikan keberlanjutan perusahaan sekaligus kontribusi sosial dan lingkungan.
Rakor tersebut menjadi momentum penyelarasan antara kebijakan fiskal daerah dan strategi keuangan lembaga pembiayaan lokal guna memperkuat fondasi ekonomi Lombok Timur ke depan.
