 |
| Rakor Kopdeskel digelar di kantor Kemendagri. Foto/istimewa |
Jakarta, Lokal news.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya percepatan pendataan lahan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kopdeskel yang digelar secara hybrid di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (3/11).
Menurut Bima, percepatan pendataan menjadi tahapan krusial sebelum pembangunan fisik gerai dimulai. Setelah badan hukum Kopdeskel rampung, pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu gerai di seluruh Indonesia pada awal tahun depan.
“Tugas kita sekarang adalah mempercepat pendataannya. Ini bukan hal yang mudah, tapi sudah dibentuk satu tim khusus di Kemendagri untuk melakukan percepatan sesuai arahan Pak Mendagri,” kata Bima, dalam keterangan resminya.
Ia menjelaskan, terdapat empat kriteria utama lahan yang harus dipenuhi sebelum diinput ke portal PT Agrinas Pangan Nusantara:
1. Alas hak jelas, berupa aset resmi Pemda atau kementerian/lembaga.
2. Luas memadai, minimal 1.000 meter persegi.
3. Lokasi strategis, mudah diakses dan dekat fasilitas umum.
4. Kondisi siap bangun, bebas bencana dan tidak berada di bawah jaringan SUTET.
Hingga saat ini, portal Agrinas baru mencatat 5.981 data lahan, jumlah yang dinilai masih jauh dari target. Bima menyoroti masih ditemukannya data yang tidak wajar seperti luas hanya satu meter persegi atau keterangan tidak akurat.
Ia juga meminta Pemda memperkuat koordinasi dengan unsur TNI di lapangan, mulai dari Babinsa hingga Dandim, dalam proses verifikasi. Hasil pendataan akan diverifikasi berlapis melalui portal command center.
Lebih lanjut, Bima meminta Pemda fokus mendata aset yang memenuhi kriteria pembangunan gerai, baik yang sudah memiliki bangunan maupun masih berupa lahan kosong. “Bapak-Ibu diminta fokus pada aset-aset yang benar-benar memenuhi syarat untuk pembangunan gerai Kopdes,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bima memperkenalkan ketua tim wilayah pendataan dan pembangunan Kopdeskel:
Pertama, Edi Mardianto (Sumatra), Wahyu Bintono Hari Bawono (Jawa), Hoiruddin Hasibuan (Kalimantan dan Sulawesi) dan La Ode Ahmad (Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).
Ia menutup dengan imbauan agar seluruh Pemda berkoordinasi aktif dengan para PIC wilayah untuk memastikan pendataan berjalan cepat, akurat, dan sesuai ketentuan. (ln)
