 |
| Agamawan Salam, Ketua Umum Hmi Mpo Cabang Lombok Timur |
Lokalnews.id — Pernyataan Bupati Lombok Timur yang menyebut tidak adanya kelangkaan gas LPG 3 kilogram (gas melon) menuai kritik tajam dari HMI cabang Lombok Timur. Pasalnya, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya, warga kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan di tengah momentum Ramadan.
Dalam keterangannya, Bupati menyatakan bahwa gas melon tidak langka, melainkan hanya terjadi ketidakseimbangan antara stok dan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah dengan menambah pasokan sebanyak 17.000 tabung di SPPBE.
Namun ketua umum HMI cabang Lombok Timur, Agamawan salam, menyampaikan bahwa, realita yang dirasakan warga jauh dari pernyataan tersebut. Di berbagai kecamatan, masyarakat harus antre panjang, berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain, hingga terpaksa membeli dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kalau memang tidak langka, kenapa masyarakat harus keliling dan tetap tidak dapat? Sekalipun ada, harganya melonjak,” ungkap Agamawan.
Adapun soal Penambahan stok 17.000 tabung yang diklaim sebagai solusi pun dinilai belum efektif. Distribusi yang tidak merata dan lemahnya pengawasan diduga menjadi penyebab utama gas tetap sulit diakses oleh masyarakat.
Ketua umum HMI cabang Lombok Timur, menilai persoalan ini bukan sekadar soal jumlah stok, tetapi juga menyangkut tata kelola distribusi yang tidak tepat sasaran. bahkan banyak di antara masyarakat yang tergolong mampu masih menggunakan gas melon, padahal jelas tulisan yang tertera di setiap tabung gas bahwa hanya untuk masyarakat miskin, artinya ini bukan untuk mereka yang kaya.
"Mau penambahan stok sebanyak apa pun tidak akan menyelesaikan masalah,"ujarnya.
Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa pernyataan Bupati tidak mencerminkan keadaan riil di lapangan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Lombok Timur menilai informasi yang diterima Bupati terkait situasi tersebut, khususnya dari dinas terkait dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan, tidak sepenuhnya valid.
Oleh karena itu, HMI Cabang Lombok Timur mendesak bupati untuk "segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis Perindag, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat,"tutupnya.
