 |
| Sosialisasi dan pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) pada Selasa, (14/4). |
Lokalnews.id —Pencanangan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kecamatan Terara, Selasa (14/4), bukan sekadar seremoni. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, justru menekankan potensi bahaya besar jika data yang digunakan pemerintah tidak akurat sejak dari desa.
Menurutnya, pembangunan tanpa fondasi data yang valid hanya akan melahirkan kebijakan yang keliru. “Kalau datanya salah, kebijakannya pasti salah. Dan saat harus diperbaiki, biayanya bisa sangat besar,” ujarnya.
Ia menegaskan, desa menjadi titik awal paling krusial dalam membangun sistem data yang kuat. Pengambilan kebijakan, kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan analisis di level atas tanpa memastikan akurasi data dari akar rumput.
Program Desa Cantik sendiri dinilai sebagai momentum untuk mengubah pola kerja pemerintah daerah menjadi lebih terukur dan berbasis data. Ia mencontohkan keberhasilan Desa Kumbang sebagai bukti bahwa pengelolaan data yang baik di tingkat desa bisa berdampak nyata.
Selain itu, Edwin juga menyinggung bagaimana data statistik memainkan peran penting dalam berbagai dinamika, termasuk politik—mulai dari Pilkada hingga tren nasional terkini. Baginya, penguasaan data kini menjadi instrumen strategis dalam membaca arah perubahan.
Sementara itu, Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, menekankan bahwa desa harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan statistik.
Program Desa Cantik dirancang untuk meningkatkan literasi data, membentuk agen statistik desa, serta memastikan perencanaan pembangunan berbasis data yang presisi.
Tiga desa yang ditetapkan sebagai Desa Cantik—Rarang, Rarang Selatan, dan Kalianyar. Desa tersebut dipilih melalui evaluasi mendalam sebagai bagian dari program berkelanjutan BPS.
Di sisi lain, Kepala BPS Provinsi NTB, H. Wahyudin, menegaskan bahwa program ini bukan untuk menambah beban administratif desa, melainkan memastikan anggaran desa benar-benar tepat sasaran.
“Tidak mungkin bicara kesejahteraan tanpa data. Data adalah kompas pembangunan,” katanya.
Pencanangan ditandai dengan penandatanganan piagam dan pemukulan gong oleh Wakil Bupati, disaksikan jajaran BPS dan perangkat daerah. Namun pesan utamanya jelas: tanpa data yang akurat dari desa, arah pembangunan bisa melenceng jauh.
