 |
| Personil Damkarmat Lotim, menunjukkan aksinya dalam melakukan penyelamatan dan pemadaman api di halaman kantor Bupati Lotim. Foto : lokalnews.id |
Lokalnews.id — Peringatan Hari Otonomi Daerah di Lombok Timur (Lotim) Senin (27/4), bukan sekadar seremoni. Di balik upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati, muncul sorotan tajam terhadap kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor pemadam kebakaran.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Lotim dihadapkan pada paradoks, peran vital dalam menyelamatkan nyawa dan aset masyarakat, tetapi ditopang fasilitas yang jauh dari memadai.
Kepala Damkarmat Lotim, Lalu Dami Ahyani, mengakui bahwa tuntutan pelayanan cepat sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yakni respons maksimal 15 menit sejak laporan diterima belum sepenuhnya bisa dipenuhi di lapangan.
“Bisa kita capai kalau jarak dekat dan infrastruktur mendukung,” ujarnya usai mengikuti apel peringatan.
Masalahnya, kondisi riil jauh dari ideal. Dari total 21 kecamatan di Lotim, Damkar baru memiliki 6 pos. Keterbatasan ini otomatis berdampak pada kecepatan respons, terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan.
Tak hanya itu, kekurangan armada juga menjadi penghambat utama ekspansi layanan. Penambahan pos pemadam di kecamatan lain pun masih bergantung pada ketersediaan fasilitas.
Dalam konteks otonomi daerah, kondisi ini mencerminkan tantangan klasik. Daerah dituntut mandiri dalam pelayanan, tetapi belum sepenuhnya didukung sumber daya yang cukup.
Sebagai jalan tengah, Damkarmat mendorong partisipasi masyarakat dengan membentuk relawan pemadam kebakaran di desa. Namun, dari total 254 desa di Lotim, baru 34 desa yang memiliki relawan.
“Di tengah keterbatasan, kita tetap berupaya memberikan layanan terbaik,” kata Dami.
Ia juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat. Dengan status Lotim sebagai daerah berpenduduk terpadat di NTB, menurutnya, sudah semestinya mendapat prioritas dukungan.
“Kalau NTB ingin maju, Lotim harus jadi prioritas,” tegasnya.
