 |
| Rapat Paripurna X DPRD dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Foto/humas |
Lokalnews.id — Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna X DPRD, Kamis (2/4). Rapat ini sekaligus membahas pembentukan gabungan komisi, dihadiri unsur Forkopimda hingga pimpinan OPD.
Dalam laporannya, Pemkab Lombok Timur mengklaim pendapatan daerah 2025 mencapai Rp3,43 triliun atau 101,21 persen dari target. Kenaikan ini disebut ditopang optimalisasi PAD dan pengelolaan dana transfer.
Namun, capaian itu datang bersamaan dengan sejumlah catatan. Struktur belanja daerah masih didominasi belanja operasi sebesar Rp2,66 triliun, sementara belanja modal hanya Rp328,52 miliar—yang difokuskan pada infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi.
Di sisi lain, pemerintah mulai menjalankan RPJMD 2025–2029 melalui delapan misi “Karya Cita” dengan visi Lotim SMART. Program ini menitikberatkan pada digitalisasi layanan publik dan penguatan ekonomi desa.
Pemkab juga mengandalkan digitalisasi pajak melalui aplikasi SIPDAH dan PERIRI untuk menekan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak—strategi yang disebut berkontribusi pada tercapainya target pendapatan.
Sejumlah indikator makro turut dipaparkan. Pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat 4,93 persen, melampaui target. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,35, sementara angka kemiskinan turun menjadi 13,53 persen.
Di sektor kesehatan, usia harapan hidup meningkat menjadi 72,29 tahun. Akses air minum layak juga mencapai 86,99 persen. Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada persoalan pada kepuasan layanan jalan.
Pengurangan rumah tidak layak huni juga diklaim signifikan, dari 38.262 unit pada 2019 menjadi 23.511 unit di 2025.
Wabup menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Meski banyak target terlampaui, sejumlah indikator yang belum optimal akan menjadi bahan evaluasi ke depan.
Di balik deretan angka itu, DPRD kini menghadapi tugas penting: menguji sejauh mana capaian tersebut benar-benar berdampak langsung bagi warga Lombok Timur.
