 |
| Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan. Foto : istimewa |
LOMBOK TIMUR, LokalNews.id - Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin, menyoroti kualitas pelayanan kesehatan dan kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayahnya. Dia meminta kasus penghapusan peserta BPJS yang menimbulkan keresahan masyarakat segera diselesaikan.
Hal itu disampaikan Haerul saat menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Ruang Rapat Bupati Lotim, Kamis (20/8). Bupati hadir didampingi Sekda Lotim H. Muhammad Juaini Taofik.
Haerul mengatakan kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus bagian penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat yang sehat.
"Tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan," kata Haerul.
Dia mengakui besarnya jumlah peserta BPJS Kesehatan membuat beban pengeluaran pemerintah daerah cukup signifikan. Namun, Pemkab Lotim disebut tetap berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Haerul juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan program kesehatan. Pemda, kata dia, akan mencari solusi bersama legislatif dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan," ujarnya.
Dalam forum tersebut, Haerul meminta BPJS Kesehatan Cabang Selong memperkuat koordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan. Pelayanan kepada masyarakat diminta dilakukan secara cepat dan responsif.
Dia juga menyoroti kasus peserta BPJS yang sebelumnya terdaftar di fasilitas kesehatan, tetapi kemudian terhapus dari kepesertaan. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera ditangani agar masyarakat tidak kehilangan perlindungan jaminan kesehatan.
Selain kepesertaan, Haerul meminta peningkatan kualitas tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan medis, hingga obat-obatan. Kebersihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian.
Dia meminta pengelolaan sampah diperhatikan serta melarang barang pribadi ditempatkan di ruang pelayanan karena dapat mengganggu kenyamanan pasien.
Haerul mengapresiasi kerja sama BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan. Dia menilai proses pendaftaran peserta yang cepat serta tidak adanya penolakan terhadap calon peserta menjadi bagian penting dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, Haerul menegaskan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas. Pemkab Lotim bahkan akan mempertimbangkan penyesuaian sejumlah kegiatan pada 2026 untuk memastikan layanan dasar tersebut tetap berjalan.
Forum kemitraan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antarinstansi. Dalam struktur forum, Bupati Lotim bertindak sebagai pengarah, Sekda sebagai ketua, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong sebagai sekretaris.
Anggota forum terdiri dari Komisi II DPRD Lotim, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, pimpinan rumah sakit daerah, organisasi profesi, serta BPJS Kesehatan Cabang Selong. (LN)
