LOMBOK TIMUR, LokalNews.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), mendorong percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari total 254 desa/kelurahan di wilayah tersebut, masih terdapat 127 gerai yang belum mulai dibangun.
Hal itu menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP yang digelar Pemkab Lotim bersama Kodim 1615 Lombok Timur di Aula Kodim 1615 Lombok Timur, Senin (7/9/2026).
Bupati Lotim H. Haerul Warisin, mengatakan keberadaan gerai KDKMP merupakan aset yang dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, desa yang belum memiliki lahan pembangunan diminta segera mencari solusi.
“Ini menjadi PR kita bersama. Sangat penting untuk kita cari solusi untuk kita selesaikan bersama,” kata Haerul dalam rapat tersebut.
Menurut dia, seluruh desa dan kelurahan di Lotim diharapkan segera memiliki gerai KDKMP. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin fasilitas yang dibangun dengan dukungan anggaran pemerintah tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh pemerintah dengan dana Rp1 miliar. Maka harus kita manfaatkan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, dari 254 desa/kelurahan di Lotim, sebanyak 101 gerai KDKMP saat ini masih dalam proses pembangunan. Sementara 26 gerai telah rampung dibangun.
Dengan demikian, masih terdapat 127 gerai atau sekitar 50 persen dari total keseluruhan yang belum dibangun. Salah satu persoalan utama ialah ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan, terutama lokasi yang dinilai kurang strategis.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Haerul menawarkan empat opsi yang dapat ditempuh pemerintah desa dan kelurahan.
Pertama, pembangunan dilakukan di atas tanah pecatu. Kedua, melakukan tukar guling tanah pecatu apabila lokasi yang tersedia tidak strategis. Ketiga, menggunakan lahan milik Pemkab Lotim. Keempat, memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB.
Haerul meminta, kepala desa maupun penjabat kepala desa mulai berkomunikasi dengan masyarakat untuk mencari lahan yang sesuai.
“Kepada Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, coba mulai komunikasi dengan masyarakat setempat. Jika lahannya tidak di pinggir jalan agar bisa tukar guling. Cari jalan keluarnya,” katanya.
Ia berharap persoalan lahan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan gerai KDKMP di seluruh desa dan kelurahan dapat berjalan lebih merata.
“Semoga desa-desa yang punya lahan pecatu ini bisa segera membangun KDKMP. Agar desa yang sudah memiliki KDKMP fasilitasnya tidak jomplang dengan desa yang belum membangun,” ujarnya.
Komandan Kodim 1615 Lotim Letkol Inf. Hadiyansyah, menjelaskan keterlambatan pembangunan sejumlah gerai KDKMP bukan disebabkan proyek mangkrak. Menurutnya, persoalannya lebih pada keterlambatan memulai pembangunan.
Pada tahap II pembangunan KDKMP, sebanyak 26 titik telah mencapai progres 100 persen. Kemudian 15 titik berada pada progres 91–99 persen, 20 titik mencapai 81–90 persen, sedangkan 68 titik memiliki progres 71 persen ke bawah.
Kodim juga memetakan 127 gerai yang belum dibangun berdasarkan wilayah kecamatan. Kecamatan Sakra Barat menjadi wilayah dengan jumlah gerai yang belum dibangun paling banyak, yakni mencapai 20 desa.
Selain pembangunan fisik, setiap gerai KDKMP yang telah selesai 100 persen akan memperoleh sarana dan prasarana. Hadiyansyah menyebut terdapat 17 jenis sarpras yang disiapkan, antara lain truk, mobil pikap, motor roda tiga, pendingin ruangan, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, dan kipas.
Namun, distribusi sarpras tersebut dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat.
“Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, akan tetapi secara bergantian, bertahap dikirim dari pusat,” kata Hadiyansyah.
Ia pun mengungkap terdapat dua persoalan yang sempat menghambat pembangunan KDKMP, yakni adanya klaim kepemilikan lahan dari ahli waris serta penolakan masyarakat.
Persoalan klaim lahan dari ahli waris, kata dia, telah dimediasi dan diselesaikan. Sementara keberatan masyarakat terkait penggunaan lahan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga juga telah dituntaskan.
Dalam rapat tersebut, Pemkab dan Kodim 1615 membuka ruang diskusi bersama kepala desa dan lurah untuk mencari solusi atas persoalan lahan yang masih menjadi hambatan.
Rapat koordinasi turut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lotim. (LN)
