 |
| Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat menerima aspirasi Ketua Umum APTI Anton Suroso Hartanto dan perwakilan PPPK Paruh Waktu-Non-ASN Guru di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto : Mares/Andri |
JAKARTA, LokalNews.id – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berstatus penuh waktu berpeluang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kesempatan tersebut menjadi salah satu poin kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah dalam memperjuangkan peningkatan status serta kesejahteraan tenaga PPPK.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, usai menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI), Anton Suroso Hartanto, bersama perwakilan PPPK paruh waktu dan guru non-ASN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bahtra mengatakan, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati upaya peningkatan status seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Selain itu, PPPK penuh waktu juga berpeluang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CPNS.
"Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah bahwa semua yang paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu. Kemudian, PPPK penuh waktu juga berpeluang punya hak yang sama untuk bisa menjadi CPNS," kata Bahtra.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menyebut kesepakatan tersebut merupakan bagian dari perjuangan DPR RI dalam mengawal aspirasi tenaga PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu.
Tak hanya soal peningkatan status, Bahtra mengungkapkan, kesepakatan lainnya menyangkut pembiayaan gaji pokok PPPK yang nantinya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian kesejahteraan bagi tenaga PPPK di seluruh Indonesia.
"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN. Jadi, itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Alhamdulillah bisa terakomodasi berkat perjuangan pimpinan DPR bersama pemerintah," ujarnya.
Bahtra menambahkan, tindak lanjut kesepakatan tersebut kini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum pelaksanaannya.
Dia berharap pemerintah segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut sehingga harapan para tenaga PPPK dapat terealisasi.
"Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK," pungkasnya. (LN)
