 |
| Acara advokasi dan koordinasi Pokjanal Posyandu dalam transformasi layanan primer di Lotim. dok/ong |
Selong,LokalNews.id – Meski peran dan fungsi Posyandu terus berkembang, kesejahteraan kader di tingkat desa masih stagnan. Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Nurhasanah, menyoroti rendahnya insentif kader yang hanya berkisar Rp150 ribu per bulan.
“Memang kita sangat tahu bagaimana Posyandu ini di bawah,” ujarnya, Rabu (15/5/).
Dalam konteks enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kini diemban Posyandu—mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, hingga ketertiban umum—tugas kader semakin kompleks. Namun, penghargaan terhadap peran mereka justru tak sebanding.
 |
| Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Nurhasanah. dok/ong |
Politikus Partai NasDem itu menilai Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Karena itu, dia berkomitmen mendorong peningkatan kesejahteraan kader melalui alokasi anggaran di APBDes maupun APBD.
“Mereka berhak mendapatkan reward yang lebih layak, kita akan dorong itu, Insyaallah,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi praktik politisasi kader Posyandu, termasuk intervensi kepala desa dalam penunjukan dan pemberhentian melalui SK. Ke depan, regulasi terkait akan dibahas lintas instansi, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Nurhasanah menegaskan pentingnya sinkronisasi dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang telah mengatur dasar penganggaran kegiatan Posyandu.
“Insyaallah, kita akan mengajak semua teman-teman di DPR ikut advokasi agar mendapat perhatian yang lebih,” pungkasnya. (*)
