 |
| Bimtek dihadiri oleh perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) bersama jajaran, Bappeda dan DP3AKB Lotim. Dok/pkp |
Selong, LokalNews.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan komitmennya dalam percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui pendekatan integratif. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) HM. Juaini Taofik saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengintegrasian Peta Jalan dan Rencana Aksi Pelibatan Laki-laki dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kantor Bupati, Senin (26/5).
Bimtek ini merupakan bagian dari program percontohan di lima daerah yang difasilitasi oleh organisasi non-pemerintah, dengan fokus pada kesehatan reproduksi dan perencanaan yang inklusif. Sekda menyebutkan, model integratif lebih efektif ketimbang pendekatan konvensional.
“Integrasi adalah kunci. Pendekatan konvensional yang melepaskan tanpa integrasi pasti tidak akan sebaik ini,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Juaini menyoroti kasus pernikahan anak yang kembali mencuat di media sosial. Ia bahkan mengaku menonton salah satu video terkait pernikahan usia dini hingga tiga kali karena prihatin.
“Sebagai Pemerintah, apalah daya kami jika tidak terus berikhtiar,” katanya.
Ia menekankan bahwa regulasi seperti Perda dan Perdes terkait usia perkawinan tidak cukup jika tak dibarengi kesadaran masyarakat.
Selain itu, Juaini menyuarakan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam isu gender. Ia menilai, pelibatan aktif laki-laki dalam perencanaan dan layanan kesehatan reproduksi menjadi bagian krusial dalam menekan angka kematian ibu dan anak.
“Tak cukup hanya meningkatkan layanan kesehatan. Kesadaran laki-laki juga sangat penting,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah mencatat hasil positif dari penerapan PUG, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lotim yang naik dari peringkat 9 ke peringkat 7. Kabupaten ini juga mencatat pencapaian signifikan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sekda juga menyinggung komitmen Bupati dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC). Sejak akhir 2023, Lombok Timur telah mencapai UHC dan pada 2025 mendatang akan menekankan UHC Prioritas—yakni keaktifan peserta. Data terintegrasi antara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan BPJS digunakan untuk memastikan pelayanan tepat sasaran.
Ia mengingatkan pemerintah desa untuk segera melaporkan setiap kematian warga, agar data kependudukan tetap bersih dan tidak berdampak pada pemborosan layanan.
Menurut Juaini, transformasi sosial berbasis gender tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pondok pesantren, untuk menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Pendampingan seperti ini adalah semangat dan vitamin bagi kami,” pungkasnya. (*)
