 |
| Sosialisasi Perda dan Integrasi Aplikasi SIPDAH–Siskeudes di Kantor Camat Jerowaru. dok/pkp |
Jerowaru, LokalNews.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mengajak seluruh pemerintah desa untuk memperkuat sinergi dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat membuka Sosialisasi Perda dan Integrasi Aplikasi SIPDAH–Siskeudes Tahun 2025, Rabu (4/6) di Aula Kantor Camat Jerowaru.
“Desa adalah ujung tombak peningkatan PAD. Kami butuh kerja sama aktif dari para kepala desa dan perangkatnya agar perubahan ini bisa berjalan optimal,” tegas Wabup Edwin di hadapan peserta yang terdiri dari kepala desa, operator dan perangkat desa se-Kecamatan Jerowaru.
Menurutnya, Perda ini tidak hanya bicara soal regulasi, tetapi juga menjadi pijakan baru dalam upaya menata ulang sistem keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien. Salah satu langkah penting adalah integrasi dua sistem, yaitu SIPDAH (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).
Ia berharap, integrasi ini justru akan menyederhanakan proses pelaporan, bukan menambah beban administratif bagi desa. “Sosialisasi ini akan terus digelar di kecamatan lain, agar pemahaman kita merata. Tujuannya agar tidak ada lagi tumpang tindih data dan laporan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup Edwin juga menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan, terutama karena adanya alokasi dana untuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu yang bersumber dari APBD. Dengan 9.500 honorer dan lebih dari 2.000 calon tambahan, penyesuaian anggaran menjadi langkah tak terelakkan.
Sementara itu, Camat Jerowaru Sirah menggarisbawahi sejumlah tantangan geografis wilayahnya yang berpengaruh pada capaian pendapatan, seperti minimnya akses air bersih dan kerusakan irigasi. Meski begitu, ia tetap optimis target PAD melalui sektor PBB P2 bisa tercapai sebelum tenggat waktu bulan depan.
“Kami percaya kolaborasi adalah kunci. Desa-desa di Jerowaru siap berbenah dan mendukung regulasi baru ini sepanjang ada pendampingan teknis yang jelas,” ungkap Camat Sirah. (*)
