 |
| Rakor Pariwisata Ekas bersama para pemangku kepentingan, di Pendopo Bupati Lombok Timur. dok/pkp |
Selong, LokalNews.id - Menghadapi berbagai persoalan yang membelit sektor pariwisata di wilayah selatan, khususnya kawasan Ekas, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama para pemangku kepentingan, Jumat (27/6). Rapat berlangsung di Pendopo Bupati dan mengangkat tema “Untuk Ekas Lebih Baik”.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dan turut dihadiri Wakil Bupati, Sekda, jajaran OPD, hingga Forkopimda. Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa forum ini digelar demi mencari solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi di kawasan Ekas dengan melibatkan semua unsur.
“Pariwisata Ekas harus dikelola secara tertib dan berkelanjutan, agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Lombok Timur,” ujar Warisin.
Bupati menyebutkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pelaku usaha pariwisata, termasuk pengelola hotel, restoran, hingga pelaku wisata di Kantor Bupati.
Dalam pertemuan itu, isu Ekas mencuat sebagai perhatian utama, sehingga rapat lanjutan digelar langsung di kawasan tersebut untuk mendengar dan meninjau langsung kondisi di lapangan.
Menurut Warisin, ombak yang menjadi daya tarik Ekas, Kuang Rundun, dan Serewe juga membawa dampak persaingan usaha yang tidak sehat. Sejumlah pengelola wisata lokal mengeluhkan dominasi investor dari luar yang dinilai mengganggu ekosistem usaha masyarakat sekitar.
“Pemda hadir untuk peduli dan melindungi kepentingan masyarakat lokal. Ini bagian dari komitmen kita menjaga keadilan dalam industri pariwisata,” tegas Bupati.
Ia menambahkan, diperlukan regulasi untuk mentertibkan pengelolaan kawasan Ekas, baik melalui awik-awik maupun peraturan daerah. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pendirian Pos Pelayanan Pariwisata terpadu yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata.
“Kalau tidak kita tertibkan, kita tidak bisa bekerja maksimal. Tujuan utama kita adalah memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” katanya.
Persoalan Ekas ini juga telah dibahas dalam pertemuan lintas daerah bersama Bupati Lombok Tengah dan Plh. Sekda NTB. Hasilnya, disepakati pengamanan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah masing-masing agar tidak saling tumpang tindih dan tetap berpihak pada masyarakat lokal. (*)
