 |
| Warga Sembalun dan pelaku wisata melakukan audiensi dengan DPRD Lombok Timur. Dok/LN |
Selong ,LokalNews.id – Puluhan warga Sembalun yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun (SMPS) bersama sejumlah organisasi pelaku wisata mendatangi gedung DPRD Lombok Timur pada Senin (30/6). Mereka melakukan audiensi guna menyampaikan tuntutan terkait penataan ulang tata kelola wisata pendakian Gunung Rinjani yang dinilai timpang dan merugikan warga lokal.
Ketua Forum Lingkar Wisata Sembalun, Royal Sembahulun, menekankan pentingnya penataan wisata berbasis kawasan. Menurutnya, selama ini pengelolaan wisata Rinjani belum dilakukan secara adil dan maksimal.
Ia menyoroti kondisi persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha. “Ada pelaku yang menawarkan paket premium, sementara lainnya menjual dengan harga sangat murah. Ini memicu ketimpangan dan mencederai keadilan,” ujar Royal.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa sekitar 78 persen dari 150 pelaku usaha pendakian Rinjani berasal dari Lombok Utara. Meski Sembalun menjadi salah satu pintu utama pendakian, dominasi pelaku usaha luar daerah membuat warga lokal semakin terpinggirkan.
“Setiap pagi Sembalun ramai, tapi tamu-tamunya datang dari Lombok Utara dan membawa jasa sendiri. Kami hanya jadi penonton,” imbuhnya.
Ketua SMPS, Handanil atau Danil, juga mengungkapkan keresahan serupa. Ia menyebut masyarakat Sembalun nyaris tidak mendapat dampak ekonomi dari aktivitas wisata Gunung Rinjani.
“Para tamu menginap di luar Sembalun, menggunakan jasa logistik dan porter dari luar. Masyarakat kami hanya menonton,” tegas Danil.
Sebagai solusi, SMPS mendesak adanya regulasi satu pintu dalam pengelolaan pendakian Rinjani, termasuk pengaturan terhadap trekking organizer, pemandu, dan porter. “Kami bukan ingin menutup usaha orang lain, tapi ingin ada pemerataan manfaat ekonomi,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman, mengkritik Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang dinilai lamban merespons situasi.
“Kami mempertanyakan peran TNGR dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Ia memastikan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan semua pemangku kepentingan pada awal Juli 2025, guna mencari jalan keluar atas persoalan yang berlarut.
“Kawasan wisata di bawah pengelolaan TNGR harus ditata dengan baik. Ini bukan soal PAD semata, tapi juga tentang keberpihakan kepada masyarakat lokal,” tandas Hasan Rahman yang juga Ketua DPD Partai Golkar Lombok Timur. (*)
